ARUSBAWAH.CO - Beda pandangan soal penilaian pengawasan dari legislatif untuk eksekutif di Kaltim, antara Ketua DPRD Kaltim dan akademisi di Samarinda. 

Simak beritanya di bawah ini. 

Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud terpantau tak hadir dalam aksi demonstrasi 21 April yang dilaksanakan di dua lokasi (Karang Paci dan Gubernuran). 

Dari informasi yang dihimpun, Hasan Mas'ud disebut sedang berada di luar daerah (luar Kaltim) ketika demo berlangsung. 

Informasi berada di luar daerah itu, dikaitkan dengan acara retreat Ketua DPRD yang dilaksanakan oleh Lemhanas RI di Akmil Magelang. 

Akan tetapi, saat dicek oleh redaksi Arusbawah.co, berdasarkan jadwal yang beredar, acara tersebut seyogyanya sudah selesai 2 hari sebelum aksi demo, yakni pada Minggu 19 April 2026. 

Jadwal untuk retreat untuk Ketua DPRD se-Indonesia itu digelar sejak Rabu (15/04/2026) hingga Minggu (19/04/2026).

Terpantau Ada di Samarinda 22 April 2026 

Tak hadir pada aksi demo 21 April, Hasan Mas'ud terpantau berada di Samarinda pada 22 April. 

Ia awak redaksi pastikan hadir pada agenda pelantikan pengurus Taekwondo Indonesia Kalimantan Timur periode 2025-2029.

Acara tersebut, dilaksanakan di Hotel Fugo Samarinda pada Rabu (22/04/2026) malam. 

Kehadiran Hasan di acara itu, dikarenakan dirinya adalah Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia Kaltim masa bakti 2025-2029.

Hal itu sesuai dengan Surat Resolusi Nomor: SKEP.28/PBTI/XII/2025. 

FOTO BERSAMA - Foto bersama dalam agenda PBTI di Samarinda pada Rabu (22/04/2026)/ PBTI

Respons Hasan soal Aksi Demo 

Di media sosial, sebagaimana dilihat pada akun Intagsram @media.polklas, Hasan Mas'ud terpantau memberikan statement soal ketidakhadirannya itu. 

"Kemarin itu memang saya sedang berada di luar daerah," kata Hasan mengawali statementnya. 

Ia bilang, dirinya memahami soal tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat pada aksi demo 21 April 2026 lalu. 

"Saya kira saya memahami mengapa publik mempertanyakan itu dan sebagai ketua DPR tentu ini menjadi tanggung jawab saya," ucapnya.  

Soal pengawasan, Hasan klaim, itu sudah berjalan. 

"Sebenarnya pengawasan itu sudah berjalan, tetapi mungkin dianggap belum cukup terbuka, dan kami pastikan itu akan kami perbaiki," lanjutnya lagi. 

Pandangan Akademisi 

Berbeda dengan Hasan Mas'ud, akademisi di Samarinda, Purwadi Purwoharsojo, dalam perbincangannya kepada redaksi beberapa hari lalu, menilai bahwa skor pengawasan dewan yang diketuai oleh Hasan Mas'ud menjurus ke arah jeblok. 

Purwadi awalnya mengingatkan publik soal cara mengukur kinerja DPRD, yakni pada tiga fungsi utama dewan: legislasi, pengawasan dan penganggaran. 

Sejauh ini, dari dua fungsi itu, sudah memberikan preseden buruk bagi publik, dengan lolosnya penganggaran mobil dinas Rp 8,5 Miliar dan juga renovasi rumah jabatan. 

Ia memberikan kritik tajam dengan menyebut kinerja dewan yang dipimpin saudara kandung Rudy Mas'ud itu dengan 3 M. 

"Dewan saya juluki kinerjanya 3 M. Memble, melempem dan mandul," kata Purwadi. 

Purwadi juga mengingatkan soal usulan hak angket.

Menurutnya, tuntutan dari masyarakat sudah disampaikan dalam aksi demo 21 April lalu.

Ketika tuntutan sudah diserahkan ke perwakilan rakyat di DPRD, Purwadi menilai semua mata kini mengarah pada unsur pimpinan untuk bisa mengeluarkan interpelasi atau pun angket. 

"Bolanya sudah diterima oleh Karang Paci, tinggal ditendang saja ke Gajah Mada itu (kantor gubernur)," ucapnya. 

"Kan bisa mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang tertuang di APBD kan. Jangan sampai ada kebijakan yang sering saya bilang proyek nyelonong kan. Tiba-tiba ada," katanya lagi. 

Dari segi politik di Karang Paci, Purwadi berikan analisanya.

Yakni soal hubungan Hasan dan Rudy yang merupakan saudara kandung, dinilai mengaburkan fungsi utama eksekutif - legislatif. 

"Kakak beradik ini sedang jadi sorotan Kaltim loh. Sudah komunikasinya buruk, komunikasinya rapot merah. Terbakar lagi," katanya. 

Lanjut, ia sampaikan bisa saja ada potensi saling adu pendapat terkait hak angket maupun hak interpelasi antara 3 pimpinan DPRD lainnya dengan Ketua DPRD Kaltim Hasan Mas'ud.

Ini mengingat ketiga pimpinan disebut sudah tanda tangani Pakta Integritas dalam aksi demo kemarin. 

"Sangat bisa. Mungkin bahkan akan muncul, kalau ketua DPRD yang sekarang dianggap leadership-nya buruk, ya 11 - 12 dengan leadership-nya gubernur, ya diganti. Sangat tidak mungkin kan tidak diganti. Walau pun itu keputusan tertinggi di partai ya. Mudahan partainya cerdas lah ya,".

"Iya, kan 55 orang itu tinggal menyampaikan kepemimpinan Anda selama jadi ketua DPRD tidak mewakili kami. Misalnya gitu. Sangat mungkin begitu, karena kan ada musyarawarah dan voting di DPRD kan. Tinggal kecerdasan anggota DPRD melihatnya seperti apa, kepemimpinan satu tahun ketua DPRD yang sekarang? Mereka yang menentukan dan mereka yang paling paham," pungkas Purwadi. (pra)