DPRD juga menyarankan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina, agen, pangkalan, serta pihak kecamatan untuk memperbaiki sistem distribusi: satu pangkalan untuk beberapa RT, pengawasan yang lebih ketat, serta pemblokiran pembelian ganda oleh pihak non-eligible.

Kritik paling tajam Rohim adalah terhadap posisi Pertamina yang dianggap sudah menyerupai otoritas distribusi energi yang tidak bisa dikendalikan daerah.

Ia menekankan bahwa hanya dengan tekanan hukum atau sanksi administratif dari level pusat—seperti Kementerian ESDM dan BUMN—barulah Pertamina bisa didorong bertanggung jawab dan menghormati kebutuhan dasar rakyat.

"(diberikan) treatment yang benar-benar membuat Pertamina sadar diri," ujarnya. 

Menurutnya, jika rakyat banyak yang menyuarakan ketidakpuasan dan membawa masalah ini ke jalur hukum, akan ada efek jera yang bisa membuat Pertamina lebih serius mengendalikan distribusi, memastikan harga tetap stabil, dan hak masyarakat atas gas subsidi terlindungi. (adv)