Rohim bahkan menduga ada praktik mafia energi di balik masalah ini—oknum yang sengaja menimbun dan memanipulasi rantai distribusi untuk meraih keuntungan pribadi.

Ia menyebut sudah mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan opsi hukum terhadap Pertamina sebagai bentuk perlawanan, karena pendekatan dari pemerintah daerah terbukti tidak efektif.

Selain keluhan soal harga, Rohim juga mengkritik janji layanan bengkel gratis dari Pertamina untuk kendaraan yang rusak akibat BBM tercemar—janji itu masih belum terealisasi hingga kini, menunjukkan lemahnya tanggung jawab perusahaan.

Menurut Rohim, kuota gas subsidi Samarinda sebetulnya cukup, tetapi distribusinya tidak tepat sasaran.

Banyak tabung yang akhirnya dibeli oleh pihak non-untuk keluarga miskin maupun UMKM, memicu kelangkaan dan lonjakan harga. Di lapangan, harga eceran yang seharusnya Rp18 ribu bisa naik menjadi Rp50 ribu atau bahkan hingga Rp70 ribu per tabung.

Sebagai langkah konkrit, DPRD merekomendasikan operasi pasar murah yang telah digelar di beberapa kecamatan—salah satunya di Samarinda Ulu dan Seberang—, untuk bisa terus dilakukan rutin agar masyarakat tetap bisa mendapat gas subsidi sesuai HET.