“Saya termasuk anggota Pansus Pokir. Kami rapat, rapat, rapat dengan TAPD dan teman-teman di provinsi,” ujarnya.

“Kalau ujung-ujungnya bakal dipangkas, lantas buat apa ada rapat itu kemarin? Bukankah itu yang namanya buang-buang anggaran?” sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menolak wacana pemotongan sepihak terhadap kamus usulan yang telah disepakati dalam pembahasan sebelumnya.

“Sedangkan kita sudah rapat, sudah rapi, tiba-tiba TAPD memotong, mau, ingin, diduga ingin memotong sepihak kamus usulan yang telah kami tetapkan," tegasnya.

Perbedaan Kebutuhan Tiap Dapil

Afif juga menegaskan, besaran usulan pokir tidak bisa disamaratakan, karena setiap daerah pemilihan (dapil) memiliki kebutuhan yang berbeda.

“Kenapa sampai angka itu banyak? Karena kan setiap dapil beda-beda kebutuhannya. Ada yang dapilnya di pesisir, ada yang dapilnya seperti saya di Kota Samarinda, yang permintaan warganya juga berbeda-beda,” jelasnya.

Ia pun meminta agar pemerintah provinsi tidak membatasi ruang gerak DPRD dalam memperjuangkan aspirasi konstituen.

“Dan saya harap provinsi tidak membatasi hak kami di DPRD," katanya.

Afif juga memberi sinyal potensi langkah politik dari DPRD jika aspirasi mereka tidak diakomodasi, yakni kemungkinan penggunaan hak angket.

“Saya takutkan teman-teman di Dewan akan menggunakan hak angket mereka nantinya ketika provinsi tidak bisa mengakomodir semua permintaan dari teman-teman DPRD,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkap kekhawatiran adanya skenario pengalihan program ke belanja langsung pemerintah provinsi yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap DPRD.

“Jangan sampai teman-teman provinsi mengatakan biar itu masuk di belanja langsung mereka atau program mereka, seakan-akan mereka terlihat baik, kami yang terlihat jahat,” pungkasnya. (raf)