Sementara itu, untuk dukungan biaya hidup, Pemprov berharap perusahaan-perusahaan di Kaltim dapat berkontribusi melalui program CSR yang nantinya dikelola bersama pemda kabupaten/kota.

Dasmiah juga menegaskan perlunya pembagian peran yang jelas antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Jika kabupaten/kota bisa membantu penyediaan asrama atau biaya hidup, maka Pemprov tetap fokus pada UKT. Nama programnya juga harus berbeda supaya tidak membingungkan,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, telah memulai komunikasi awal dengan tiga daerah terkait rencana itu, yakni Penajam Paser Utara, Bontang, dan Kutai Kartanegara.

“Ini baru tahap awal. Nantinya kabupaten/kota bisa mendukung biaya hidup, sementara Pemprov menangani UKT,” tutupnya.

(adv)