ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara terbuka memberikan sinyal lampu kuning terkait penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota serta pembiayaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Dalam jawabannya ketika ditanya awak media pada Senin (6/4/2026), Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa pemerintah kini harus bersikap dalam menentukan prioritas anggaran.

Kebijakan ini diambil di tengah upaya Pemprov Kaltim mengamankan pendanaan untuk program mercusuar Gratispol, yang kini menjadi panglima dalam struktur belanja daerah tahun anggaran 2026.

Pangkas Ekspektasi Daerah Demi Belanja Wajib

Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tidak ingin terjebak dalam tuntutan distribusi anggaran yang tidak realistis.

Ia menyebutkan bahwa idealnya, Bankeu maupun Pokir baru bisa dikucurkan apabila seluruh urusan wajib (mandatory spending) provinsi telah tuntas terbayar.

"Kita harus realistis dengan dana yang kita punya, dengan apa yang akan kita belanjakan. Idealnya, bantuan keuangan itu diberikan ketika belanja wajib pemerintah sudah dilakukan," tegas Sri Wahyuni di hadapan media.

Urusan wajib yang dimaksud mencakup empat pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penegasan ini seolah menjadi jawaban atas keresahan sejumlah pihak yang mulai merasakan dampak pemangkasan pos anggaran di luar program prioritas provinsi.

Dominasi 'Gratispol' di Tengah Keterbatasan Fiskal

Pemprov Kaltim tampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam mengeksekusi program Gratispol.

Sri Wahyuni meluruskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan paket kebijakan komprehensif yang menyerap anggaran besar.

"Di dalam Gratispol itu ada pendidikan, perjalanan religi, seragam gratis, hingga insentif tenaga tertentu. Belum lagi Jospol untuk infrastruktur. Nah, itu semua adalah prioritas pembangunan daerah saat ini," urainya.

Penguatan pada program-program langsung ini secara otomatis mempersempit ruang fiskal untuk Bankeu kabupaten/kota.

Sekda secara gamblang menyebut bahwa sangat tidak bijak jika pemerintah tetap memaksakan belanja bantuan ke luar sementara kebutuhan internal provinsi untuk pelayanan publik dasar masih menuntut pendanaan besar.

Skala Prioritas: Antara Janji Politik dan Realitas Lapangan

Dilema anggaran ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim lebih memilih melakukan kontrol sentralistik melalui program mandiri provinsi daripada mendistribusikan dana untuk dikelola daerah melalui Bankeu atau aspirasi dewan lewat Pokir. 

"Ketika kita masih membutuhkan belanja di empat hal tadi (pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan SPM), maka tidak bijak kalau kita memberikan belanja Bankeu sementara kita juga masih memerlukan (dana tersebut)," tambah Sri Wahyuni.

Pernyataan yang disampaikan pada 6 April 2026 ini mengkonfirmasi adanya pergeseran paradigma pembangunan di Kaltim.

Pemprov kini lebih memilih menjadi eksekutor langsung melalui Gratispol dan Jospol, meskipun konsekuensinya harus memangkas anggaran yang selama ini mengalir ke kabupaten/kota dan konstituen dewan.

Menutup Ruang Kompromi Anggaran?

Dengan menyebut kondisi anggaran harus realistis, Sekda Sri Wahyuni memandang penyesuaian ini sebagai langkah preventif agar APBD 2026 tetap sehat dan tidak mengalami defisit akibat beban belanja yang melampaui kemampuan pendapatan daerah.

"Kami menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus realistis dengan dana yang kita punya dengan yang akan kita belanjakan," tutupnya.

Penegasan ini kini menyisakan pertanyaan besar: sejauh mana pemerintah kabupaten/kota dan DPRD Kaltim dapat menerima skema ikat pinggang ini, sementara kebutuhan pembangunan di daerah terus mendesak? (son)