Pemprov Kaltim tampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam mengeksekusi program Gratispol.

Sri Wahyuni meluruskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan paket kebijakan komprehensif yang menyerap anggaran besar.

"Di dalam Gratispol itu ada pendidikan, perjalanan religi, seragam gratis, hingga insentif tenaga tertentu. Belum lagi Jospol untuk infrastruktur. Nah, itu semua adalah prioritas pembangunan daerah saat ini," urainya.

Penguatan pada program-program langsung ini secara otomatis mempersempit ruang fiskal untuk Bankeu kabupaten/kota.

Sekda secara gamblang menyebut bahwa sangat tidak bijak jika pemerintah tetap memaksakan belanja bantuan ke luar sementara kebutuhan internal provinsi untuk pelayanan publik dasar masih menuntut pendanaan besar.

Skala Prioritas: Antara Janji Politik dan Realitas Lapangan

Dilema anggaran ini menunjukkan bahwa Pemprov Kaltim lebih memilih melakukan kontrol sentralistik melalui program mandiri provinsi daripada mendistribusikan dana untuk dikelola daerah melalui Bankeu atau aspirasi dewan lewat Pokir. 

"Ketika kita masih membutuhkan belanja di empat hal tadi (pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan SPM), maka tidak bijak kalau kita memberikan belanja Bankeu sementara kita juga masih memerlukan (dana tersebut)," tambah Sri Wahyuni.