ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara terbuka memberikan sinyal lampu kuning terkait penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten/kota serta pembiayaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Dalam jawabannya ketika ditanya awak media pada Senin (6/4/2026), Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa pemerintah kini harus bersikap dalam menentukan prioritas anggaran.
Kebijakan ini diambil di tengah upaya Pemprov Kaltim mengamankan pendanaan untuk program mercusuar Gratispol, yang kini menjadi panglima dalam struktur belanja daerah tahun anggaran 2026.
Pangkas Ekspektasi Daerah Demi Belanja Wajib
Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tidak ingin terjebak dalam tuntutan distribusi anggaran yang tidak realistis.
Ia menyebutkan bahwa idealnya, Bankeu maupun Pokir baru bisa dikucurkan apabila seluruh urusan wajib (mandatory spending) provinsi telah tuntas terbayar.
"Kita harus realistis dengan dana yang kita punya, dengan apa yang akan kita belanjakan. Idealnya, bantuan keuangan itu diberikan ketika belanja wajib pemerintah sudah dilakukan," tegas Sri Wahyuni di hadapan media.
Urusan wajib yang dimaksud mencakup empat pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penegasan ini seolah menjadi jawaban atas keresahan sejumlah pihak yang mulai merasakan dampak pemangkasan pos anggaran di luar program prioritas provinsi.
