GMNI juga menyoroti pernyataan Rudy Mas’ud yang menyatakan kesiapan membuka data.

Menurut GMNI, keterbukaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai retorika.

“Keterbukaan tidak diukur dari pernyataan, tetapi dari keberanian menghadapi proses. Kalau benar terbuka, maka tidak ada alasan untuk menghindari hak angket,” tegas Gabriel.

GMNI menegaskan akan terus mengawal dan meningkatkan tekanan publik apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat.

“Ini bukan sekadar isu. Ini soal keberanian. DPRD Kaltim sedang diuji berdiri di pihak rakyat, atau memilih diam dan kehilangan keberanian politiknya di hadapan publik,” tutup Gabriel. (red)