ARUSBAWAH.CO -  Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Samarinda menilai DPRD Kalimantan Timur hingga saat ini belum menunjukkan keberanian politik yang nyata dalam menggulirkan hak angket.

Komitmen yang disampaikan masih berhenti pada pernyataan, tanpa langkah konkret yang bisa diuji publik.

Wakil Ketua Bidang Politik GMNI Samarinda, Gabriel, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh terus dibiarkan.

“Jangan bermain di level wacana. Hak angket bukan untuk dibicarakan, tapi dijalankan. Publik tidak butuh janji, publik butuh keputusan,” tegasnya, Senin (27/4/2026)

GMNI menilai penggunaan istilah “akan dibahas lintas fraksi” justru membuka ruang kompromi politik yang berpotensi melemahkan, bahkan menggagalkan hak angket sebelum benar-benar dijalankan.

“Kalimat ‘akan dibahas’ terlalu sering menjadi pintu masuk untuk menunda, mengulur waktu, bahkan mengubur isu. Jika ini terus terjadi, publik berhak menilai ada upaya sistematis untuk meredam tekanan,” lanjut Gabriel.

Lebih tegas, GMNI Samarinda menyebut momentum ini sebagai ujian nyata bagi DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

“Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal sikap politik. Kalau DPRD serius, buktikan dalam tindakan. Tetapkan di paripurna, bentuk panitia angket, dan buka seluruh proses ke publik. Kalau tidak, publik berhak menilai ini bukan keseriusan, melainkan manuver politik,” ujarnya.