Ananta mengatakan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sejak awal tahun melalui berbagai langkah mitigasi yang diarahkan langsung oleh Wali Kota Samarinda.

Menurut dia, kesejahteraan pegawai tetap ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah tidak (terdampak). Dari awal Wali Kota sudah melakukan mitigasi bahwa adanya pengurangan TKD bisa saja berdampak. Karena itu beliau mengambil kebijakan agar kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas,” katanya.

Ia menjelaskan, anggaran untuk pembayaran gaji ke-13 maupun Tukin ke-13 telah disiapkan sejak awal sehingga tidak terpengaruh oleh penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.

“Sejak awal kami sudah menyiapkan anggaran, baik untuk gaji ke-13 maupun TPP ke-13. Jadi alhamdulillah tidak akan terpengaruh oleh pemotongan TKD karena anggaran yang ada sudah kami sesuaikan,” ujarnya.

Sejumlah Proyek Ditahan, Fokus Bayar Utang

Sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Samarinda mengambil langkah menahan sejumlah proyek prioritas yang memiliki nilai anggaran besar.

Kebijakan tersebut dilakukan agar ruang fiskal daerah tetap terjaga dan kebutuhan yang dianggap lebih mendesak dapat dipenuhi.

“Salah satu langkahnya adalah menahan pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang nilainya besar,” kata Ananta.

Selain itu, pemerintah kota juga memfokuskan penggunaan anggaran untuk penyelesaian kewajiban daerah yang masih berjalan.

Belakangan memang diketahui Pemkot Samarinda memiliki kewajiban utang sekitar Rp400 miliar yang ditargetkan dapat diselesaikan secara bertahap sepanjang tahun 2026 hingga lunas pada akhir tahun.

“Pak Wali juga sudah mewanti-wanti agar fokus pada pembayaran utang daerah,” tambahnya.

Karena itu, selain belanja pegawai, prioritas pengeluaran pemerintah daerah tahun ini juga diarahkan pada pembayaran utang, kebutuhan operasional pemerintahan, serta penyelesaian kegiatan lanjutan yang dinilai penting.