Legislatif menilai penghentian pembiayaan secara tiba-tiba tanpa skema transisi hanya akan memperparah situasi. 

Diperlukan kesepakatan bersama agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa gangguan.

Masa tidak ada jalan keluar? Angka Rp26 miliar itu jika dibicarakan bersama antara provinsi dan kota, seharusnya bisa ketemu solusinya," tambah Anhar.

Sebagai bentuk komitmen, DPRD menyatakan siap melakukan penyesuaian anggaran jika diperlukan. 

Opsi rasionalisasi belanja daerah terbuka, termasuk kemungkinan menunda proyek pembangunan yang tidak bersifat mendesak.

"Kalau memang kondisinya darurat, kita siap geser anggaran dari program lain," tegas Anhar.

"Bahkan jika perlu, tunda proyek infrastruktur yang tidak mendesak. Nyawa dan kesehatan warga Samarinda jauh lebih berharga dari sekadar pembangunan fisik," lanjut Anhar. (adv/naa)