Di samping itu, Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya, menyoroti dampak pembangunan di wilayah pesisir yang turut mengancam kelestarian ekosistem.

Andi Satya menilai, kawasan mangrove di sekitar operasional PT EUP mengalami kerusakan serius.

"Kerusakan hutan bakau terlihat nyata di lapangan. Ini bukan masalah kecil. Kami menuntut aksi nyata dari perusahaan dalam upaya rehabilitasi lingkungan. Jangan biarkan pembangunan ekonomi mengorbankan ekosistem yang rentan," tegasnya.

Sorotan tajam juga datang dari anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan, yang mengkritisi minimnya transparansi dalam program CSR PT Kobexindo Cement.

Agusriansyah Ridwan menilai belum ada pemaparan yang utuh mengenai arah kebijakan sosial perusahaan.

"Kami butuh peta jalan yang jelas, tidak cukup dengan program tahunan. Harus ada visi jangka panjang, 5 sampai 10 tahun ke depan, yang mencakup keberpihakan pada tenaga kerja lokal serta pelestarian lingkungan," ujarnya.

Komisi IV juga memastikan seluruh temuan selama kunjungan lapangan ini akan disusun dalam laporan resmi untuk dibahas dalam rapat internal DPRD.

Bahkan, jika diperlukan, mereka pun siap memanggil pimpinan perusahaan guna memperkuat akuntabilitas dan memastikan keterbukaan industri tambang terhadap publik. (adv)