"DBH-nya ini dari tahun 2023-2024 yang belum dikembalikan. Nah, ini yang kita mau minta. Di luar itu ada bagaimana caranya hasil-hasil dari Kalimantan Timur bisa dikembalikan ke Provinsi Kalimantan Timur. Itu targetnya sebenarnya," katanya.

Ia menuturkan, Pemprov Kaltim sebenarnya telah lebih dulu menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.

Gubernur Kaltim juga katanya sudah melakukan komunikasi dengan kementerian maupun DPR RI.

Kini lembaganya ingin memperkuat langkah itu agar perjuangan memperoleh hak Kaltim dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yakni eksekutif dan legislatif.

"Walaupun dari Pak Gubernur kan sudah menindaklanjuti ya, sudah ke kementerian, sudah mulai DPR RI, tapi kita dari DPRD-nya untuk memperkuatlah," ucapnya.

DPRD Kaltim Tunggu Jadwal Audiensi dengan Komisi XI DPR RI

Rencana keberangkatan ke Jakarta masih bergantung pada jawaban Komisi XI DPR RI.

Surat permohonan audiensi telah dikirim, namun hingga kini DPRD belum menerima kepastian jadwal.

"Tanggal 14 Juli ini kalau misalnya jadwal kita diterima sama komisi XI DPR-RI. Tapi surat kami belum tahu diterima apa belum. Kalau diterima rencananya tanggal 14 Juli. Kalau misalnya mereka belum bisa menerima bisa jadi mundur," ujar Yenni.

Rencana memperjuangkan sisa DBH itu sebelumnya sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim saat menyusun agenda Masa Sidang II Tahun 2026 untuk periode Juli hingga Agustus.

Salah satu agenda yang diprioritaskan adalah kunjungan kerja ke Jakarta untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI dan kementerian terkait.