Ananda juga menyoroti bahwa kekurangan tenaga gizi di lapangan menjadi hambatan signifikan bagi upaya penurunan stunting di Kaltim. 

Selain jumlah yang terbatas, penyebaran tenaga gizi juga dinilai belum merata. DPRD Kaltim pun meminta pemerintah daerah segera memperbanyak tenaga gizi untuk memperkuat penanganan gizi buruk dan stunting. 

“Adanya krisis tenaga ahli gizi berdampak langsung pada program penanganan stunting,” jelas Ananda.

Ia turut menyinggung lemahnya distribusi tenaga gizi, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil, yang tercermin dalam data BPS di beberapa kabupaten. 

Situasi tersebut, menurutnya, membuat penurunan stunting berjalan lebih lambat karena tenaga gizi di lapangan masih sangat minim. 

Ananda menegaskan kembali bahwa angka stunting yang masih berada di level 22,2 persen menunjukkan perlunya langkah taktis dari pemerintah provinsi untuk menghadirkan intervensi yang lebih efektif. (adv)