ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa sampai saat ini Kalimantan Timur masih menghadapi kekurangan tenaga gizi.
Kondisi tersebut, ungkap Ananda, turut berkaitan dengan prevalensi stunting daerah yang berada pada angka 22,2 persen pada 2024.
Karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltim menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi di daerah yang setiap tahun menghasilkan lulusan ahli gizi.
Ananda menegaskan bahwa sejumlah kampus di Kaltim telah lama mencetak sumber daya manusia di bidang gizi, seperti Universitas Mulawarman, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda.
“Ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli gizi itu,” ungkap Ananda Emira Moeis, saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, belum lama ini.
Politisi PDIP tersebut menuturkan bahwa untuk mengejar target nasional penurunan stunting, Kaltim harus menambah jumlah tenaga gizi hingga dua kali lebih banyak dari kondisi sekarang.
Ia menjelaskan bahwa secara nasional, standar idealnya adalah 35 tenaga gizi untuk melayani 100.000 penduduk.
“Secara nasional 35 orang tenaga gizi ini melayani 100.000 penduduk Kaltim,” terang Ananda.
Saat ini, kata Ananda, jumlah ahli gizi di Kaltim baru mencapai 503 orang, sementara populasi daerah tersebut telah melampaui 4 juta jiwa pada 2024.
Dengan jumlah itu, menurutnya, rasio tenaga gizi masih jauh dari mencukupi.
“Artinya 100.000 jiwa penduduk yang harusnya ditangani 35 orang tenaga ahli gizi, di Kaltim malah ditangani hanya sekitar 13 orang saja,” ucap Ananda.
Ia menjelaskan bahwa penambahan tenaga gizi sangat penting agar layanan gizi di masyarakat berjalan lebih optimal, terutama untuk mendukung percepatan penanganan stunting.
Kekurangan tenaga gizi di berbagai fasilitas kesehatan dan Posyandu membuat proses pemantauan pertumbuhan anak tidak berjalan maksimal.
“Sehingga pemantauan tumbuh kembang tidak intensif dan cakupan intervensi spesifik lebih rendah,” pungkas Ananda.
Ananda juga menyoroti bahwa kekurangan tenaga gizi di lapangan menjadi hambatan signifikan bagi upaya penurunan stunting di Kaltim.
Selain jumlah yang terbatas, penyebaran tenaga gizi juga dinilai belum merata. DPRD Kaltim pun meminta pemerintah daerah segera memperbanyak tenaga gizi untuk memperkuat penanganan gizi buruk dan stunting.
“Adanya krisis tenaga ahli gizi berdampak langsung pada program penanganan stunting,” jelas Ananda.
Ia turut menyinggung lemahnya distribusi tenaga gizi, terutama di wilayah pedalaman dan daerah terpencil, yang tercermin dalam data BPS di beberapa kabupaten.
Situasi tersebut, menurutnya, membuat penurunan stunting berjalan lebih lambat karena tenaga gizi di lapangan masih sangat minim.
Ananda menegaskan kembali bahwa angka stunting yang masih berada di level 22,2 persen menunjukkan perlunya langkah taktis dari pemerintah provinsi untuk menghadirkan intervensi yang lebih efektif. (adv)
