Ia menilai opsi pengelolaan mandiri perlu dipertimbangkan agar hasil yang diterima daerah bisa lebih besar dan terukur.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda berencana meminta penjelasan resmi dari pihak Perumda Varia Niaga terkait pola kerja sama yang diterapkan selama ini. 

“Jangan-jangan rendahnya kontribusi PAD ini disebabkan oleh tata kelola usaha yang belum optimal,” ungkap Rohim.

DPRD juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan aset daerah, khususnya di kawasan Teras Samarinda. 

Harapannya, pengelolaan ke depan dapat berjalan lebih transparan dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi pemerintah kota Samarinda. (adv/naa)