"Lalu apa gunanya OPD? Padahal itu kalau dalam mobil mesin penggeraknya OPD. Pembantu Gubernur itu OPD Mas, kepala dinas. Bukan tim ahli. Ibarat mobil dia mau kecepatan 500 km/jam, tapi kalau OPD-nya cuma mampu ngegas 50 km/jam enggak akan nyampai," analogi Purwadi.

Bagi Purwadi, pembentukan tim dengan 47 personel ini lebih mengesankan sebagai wadah akomodasi politik atau balas budi pasca-pemilihan.

Ia memperingatkan agar anggaran miliaran tersebut tidak berakhir sia-sia hanya untuk membiayai figur-figur yang tidak produktif.

"Jadi balas budi aja. Tim sukses tim hore. Jangan sampai orang digaji Rp20.000.000 tapi dia ongkang-ongkang makan gaji buta," pungkasnya secara blak-blakan

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah.

Publik Kalimantan Timur menanti pembuktian dari janji investasi kebijakan yang dilontarkan Rudy Mas'ud.

Apakah tim di bawah komando Irianto Lambrie ini benar-benar mampu menghadirkan terobosan strategis bagi ekonomi Benua Etam, atau justru hanya akan menjadi stempel birokrasi mahal yang membebani pundi-pundi daerah hingga akhir Desember 2026 mendatang. (son)