ARUSBAWAH.CO - Anggota MPR/DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, S.T, M.M melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai cenderung memprioritaskan Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar daerah untuk mengisi posisi-posisi strategis di Benua Etam.

Melalui unggahan di akun media sosial instagram pribadinya pada 26 Januari 2026, Senator yang menjabat periode 2024-2029 ini menekankan bahwa pengabaian terhadap potensi lokal merupakan langkah mundur di tengah tingginya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut

Kritik tersebut mencuat setelah beberapa kebijakan pengisian jabatan dan kerja sama pembangunan di Kaltim didominasi oleh personel non-lokal. 

Beberapa poin krusial yang disorot meliputi komposisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim yang dianggap gemuk oleh personel luar, hingga isu pergantian Direktur Utama Bankaltimtara yang kabarnya akan diisi oleh figur dari luar daerah dengan rekam jejak yang dipertanyakan publik.

Mempertanyakan Keberpihakan pada Potensi Lokal

Aji Mirni Mawarni menegaskan bahwa Kaltim tidak kekurangan talenta mumpuni untuk mengelola rumah tangganya sendiri. 

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menempatkan IPM Kalimantan Timur di urutan keempat nasional. 

"Hal ini sungguh mengherankan, mengingat SDM Kaltim sebenarnya mumpuni. Data BPS 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim menempati urutan keempat nasional. tulis Aji Mirni.

Prestasi ini, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa kualitas intelektual dan profesionalisme masyarakat lokal sangat bersaing di kancah nasional.

Disi lain Ia mencontohkan kebijakan Pemprov yang menggandeng fakultas PTN luar Kaltim dalam pendampingan puskesmas di seluruh wilayah Kaltim.

"Padahal di Kaltim juga terdapat fakultas/prodi yang sama dan relevan untuk mengemban peran pendampingan tersebut," tegasnya dalam unggahan digital tersebut.