ARUSBAWAH.CO -  Langkah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, dalam membentuk Tim Ahli Gubernur (TAG) melalui SK (Surat Keputusan) yang baru saja diterbitkan di awal 2026 memicu gelombang kritik dari kalangan akademisi.

Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 ini dinilai sebagai anomali birokrasi yang justru memperlebar celah pemborosan anggaran di tengah narasi efisiensi yang kerap didengungkan pemerintah daerah.

Dinilai Jadi Akomodasi Politik Berkedok Tim Ahli

Akademisi dari Universitas Mulawarman (UNMUL), Purwadi Purwoharsojo, secara gamblang menyebut bahwa struktur TAG 2026 tidak lebih dari sekadar instrumen akomodasi politik pasca-kontestasi.

Menurutnya, komposisi personel yang mengisi jabatan strategis dalam tim tersebut didominasi oleh figur-figur yang memiliki kedekatan khusus sebagai pendukung gubernur terpilih.

"Tim ahli itu adalah wadah atau tempat untuk menampung para tim sukses, sebagai bentuk balas budi itu saja, enggak usah munafik. Pasti itu saja isinya. Coba cek isi-isinya orang - orang itu”, tegas Purwadi saat memberikan tanggapannya mengenai Lampiran II SK tersebut.

Kritik ini semakin menukik saat membahas beban keuangan daerah.

Berdasarkan diktum Kelima dalam SK tersebut, segala biaya yang muncul akibat kebijakan ini dibebankan langsung pada APBD Provinsi Kalimantan Timur melalui DPA Sekretariat Daerah.

Purwadi menekankan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta bagian kepegawaian harus mempertanggungjawabkan indikator kinerja yang mendasari pemberian honorarium tersebut.

“Terus yang kita minta kan kinerjanya apa hukumnya menggaji orang hingga Rp20 juta, Rp30 juta, sampai Rp40 juta per bulan? BPKAD dan bagian kepegawaian harus bertanggung jawab soal ini," tambahnya.