"Justru itu menurut sesaat, menurut saya omong kosong dengan efisiensi. Tantangan saya ke Rudy Seno hari ini adalah kalau dia mau berbeda dengan para pendahulunya. Sudah DPA dipangkas, Anda boros lagi. Hambur-hambur duit di situ. Bagi-bagi amplop saja itu," cetus Purwadi dengan nada kritis

Purwadi menyoroti nilai uang kehormatan yang tercantum dalam rincian anggaran.

Berdasarkan data teknis, 8 orang Dewan Penasehat  menerima Rp45.000.000,00 per bulan, sementara Ketua tim mendapatkan Rp40.000.000,00 per bulan.

Nilai ini dianggap terlalu besar jika tidak dibarengi dengan indikator kinerja yang transparan kepada publik.

"Harus ada ukuran kinerjanya Mas. Saya digaji 20 juta menjadi staf wali Pak Gubernur, output saya apa? Kertas kerjanya apa? Di situ dia memaparkan tim-tim saya ini berkompeten. Buktinya mana? Nah, itu itu yang menjadi masalahnya kan," tambahnya mempertanyakan transparansi output kerja para tenaga ahli.

Mesin OPD yang Dinilai Terabaikan

Salah satu poin krusial dalam kritik Purwadi adalah mengenai skala prioritas kepemimpinan Gubernur.

Ia membandingkan pembentukan tim ahli yang gemuk dengan kondisi 10 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).

Menurutnya, mesin utama pemerintahan seharusnya adalah dinas-dinas terkait, bukan tim bayangan di luar struktur resmi.