ARUSBAWAH.CO -  Dialog antara perwakilan massa aksi dan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dalam audiensi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim sempat memanas di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026).

Awalnya, Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menyampaikan dua tuntutan dalam pertemuan tersebut.

“Kami meminta kepada Bapak Gubernur Kaltim untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kaltim," kata Erly.

"Kedua, kami meminta Bapak Rudy Mas'ud selaku Ketua Partai Golkar Kaltim, kami meminta Bapak menginstruksikan Fraksi Golkar untuk menyetujui hak angket,” sambungnya.

Setelah itu, dialog berkembang menjadi tanya jawab mengenai hak angket antara gubernur dan massa aksi.

Dialog Memanas, Massa Singgung Sikap Gubernur

“Apa lagi yang Anda mau tanyakan?" tegas Rudy Mas'ud.

"Sudah ya teman-teman, kita sudahi,” ujar moderator forum tersebut.

Namun, Rudy Mas'ud sendiri menolak menghentikan dialog.

“Nggak, nggak. Kita selesaikan di sini. Anda apa masalahnya?” kata Rudy menanggapi.

Situasi kemudian memanas ketika salah satu perwakilan massa aksi menilai sikap gubernur terkesan arogan.

“Bapak jangan arogan, Pak,” ucap peserta aksi.

Rudy membantah anggapan tersebut dan menyebut dirinya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan massa.

“Bukan saya arogan. Anda kan tanya. Katanya minta dijawab, saya jawab kok dibilang arogan," protesnya.

Salah satu perwakilan massa aksi kemudian menyinggung cara gubernur menghadapi masyarakat Kaltim.

“Gaya bapak menghadapi masyarakat Kaltim, Pak...” ujar salah satu peserta aksi.

Namun kalimat itu belum selesai disampaikan lantaran dipotong oleh Rudy Mas’ud.

“Loh, ada yang salah dengan gaya saya?” potongnya.

Rudy Diingatkan: "Adab Itu Harus Lebih Penting”

Salah satu perwakilan massa aksi lainnya, Tedy, kemudian meminta agar gubernur memberikan kesempatan kepada peserta aksi menyelesaikan pembicaraan sebelum menanggapi.

“Jadi yang namanya adab itu kan menyelesaikan orang bicara dulu. Bagaimana persoalan bisa selesai kalau sesuatu yang mau disampaikan itu belum tersampaikan," ujar Tedy.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga adab dalam berdialog agar setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara utuh.

"Adab itu harus lebih penting. Makanya ada prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi selesaikan mereka menyampaikan,” ujar Tedy.

Koordinator Aksi Akui Kecewa

Usai pertemuan, Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengaku kecewa dengan hasil audiensi bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Menurut Erly, gubernur tidak memberikan jawaban tegas terkait permintaan massa aksi agar menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Kaltim menyetujui hak angket.

“Nggak dijawab (tuntutan). Setuju dalam hak angket, tapi menginstruksikan Fraksi Golkar untuk hak angket, tidak,” ujar Erly usai pertemuan.

Ia menegaskan, massa aksi akan terus menggelar demonstrasi sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan DPRD Kaltim.

“Kita demo terus. Saya sudah dari awal mengatakan, kami tidak lelah karena kami mencintai Kalimantan Timur,” katanya.

Erly juga menyinggung sikap gubernur selama audiensi yang dinilainya tidak menghargai peserta aksi yang telah datang sejak pagi hari.

“Kecewa (dengan hasilnya). Kami demo mulai pagi, tapi ketemu dengan gubernur, adabnya tidak ada sama sekali. Mohon maaf, gayanya sombong sekali,” ucapnya.

Massa Kritik Sikap Gubernur saat Audiensi

Perwakilan massa aksi dari Ikatan Bubuhan Binian Banjar Kalimantan Timur (IBBB KT), Edna Luna, juga melontarkan kekecewaan yang sama terhadap sikap Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat audiensi berlangsung.

Menurut Edna, sikap gubernur selama dialog dinilai tidak menunjukkan penghormatan kepada peserta aksi yang hadir menyampaikan aspirasi.

“Cara duduk, cara bicara, cara menanggapi. Menurut saya luar biasa beliau itu setengah arogan,” kata Edna usai pertemuan.

Ia menilai jawaban yang disampaikan Rudy Mas’ud dalam pertemuan tersebut juga tidak memberikan kepastian terhadap tuntutan massa aksi.

“Sampai dengan jawaban beliau pun masih mengambang. Kalian sudah lihat sendiri bagaimana adab dan attitude beliau terhadap kami semua. Sangat meremehkan,” ujarnya.

Edna juga menyayangkan gubernur meninggalkan ruang audiensi sebelum massa memperoleh jawaban yang dianggap jelas.

“Dan itu sampai saat ini kami butuh jawaban beliau, tapi beliau tinggalkan begitu saja,” sambungnya.

Petinggi Adat Sempekat Keroan Kutai cabang Muara Badak, Hamzah Heri, juga menyinggung soal adab dalam pertemuan antara massa aksi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Menurut Hamzah, dalam budaya Kutai, ketika masyarakat datang menemui pemimpin, seharusnya ada ruang dialog yang dijalankan dengan saling menghargai.

“Bagaimana adab orang Kutai? Kalau ingin bertemu pemimpin atau gubernur tentu harus ada pertemuan dan dialog. Jangan sampai adab itu hilang,” katanya.

Ia menilai sikap meninggalkan forum saat peserta masih ingin menyampaikan pendapat membuat masyarakat merasa tidak dihargai.

“Dalam bahasa Kutai, kalau orang Kutai tidak ditemui lalu ditinggalkan begitu saja, itu namanya tidak beradab. Tidak dihargai,” ujarnya.

Hamzah juga mengaku kurang nyaman dengan cara gubernur menanggapi pertanyaan massa aksi terkait hak angket DPRD Kaltim.

“Jawabannya tadi terkesan menggurui, bahkan seperti menekan. Akhirnya komunikasi jadi tidak nyaman karena bahasa yang disampaikan menyinggung perasaan,” ucapnya.

Menurutnya, forum seperti itu seharusnya menjadi ruang terbuka agar semua pihak bisa menyampaikan pendapat sampai tuntas.

“Kalau memang dialog dibuka, ya biarkan semua menyampaikan dulu. Semua dicatat, baru diambil kesimpulan bersama,” tuturnya.

Sebelumnya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim kembali menggelar aksi unjuk rasa sebagai lanjutan demonstrasi yang digelar pada 21 April lalu.

Massa membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mengawal pengguliran hak angket DPRD Kalimantan Timur serta mendesak Fraksi Golkar DPRD Kaltim agar menyetujui hak angket tersebut.

Sebelum menuju Kantor Gubernur Kaltim, massa terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim dengan menyerahkan laporan setebal 36 halaman terkait dugaan penyalahgunaan APBD dan sejumlah kebijakan gubernur yang dinilai perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

Sekitar pukul 17.00 WITA, sebanyak 30 perwakilan massa aksi diterima berdialog bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

(raf)