“Itu adalah bentuk kerja mahasiswa sebagai kontrol sosial. Itu adalah bentuk kerja mahasiswa sebagai alarm peringatan kepada Pemprov,” ujarnya.

Menurutnya, debat tidak akan menghambat kinerja pemerintah. Ia bahkan menyatakan pihaknya siap memperdebatkan anggapan bahwa debat sama dengan tidak bekerja.

“Apakah berdebat sama dengan tidak bekerja? Kami siap memperdebatkan itu,” tegasnya.

Hiththan juga menegaskan pihaknya akan tetap mendorong agenda debat terbuka dengan gubernur.

Ia mempertanyakan kesediaan kepala daerah tersebut untuk memenuhi tantangan yang telah dilayangkan mahasiswa.

“Gubernur mau berdebat dengan kami atau tidak? Berani atau tidak? Bersedia atau tidak? Pasti kami akan membuat kegiatan yang kemudian berdampak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mereka jawab,” ujarnya.

Akademisi Nilai Debat Bagian Uji Gagasan

Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai debat justru menjadi ruang penting untuk menguji ide dan gagasan kepala daerah.

Menurutnya, debat bukan sekadar saling menjatuhkan, tetapi pertarungan gagasan yang konstruktif.

“Debat itu perang ide, perang gagasan. Seharusnya ide-ide itu bisa dipertengkarkan dan diuji,” ujarnya kepada Arusbawah.co, Sabtu (4/4/2026).

Ia menilai kepala daerah seharusnya terbuka terhadap tantangan debat sebagai bentuk menerima kritik masyarakat.

“Kalau ide-idenya tidak mau dipertengkarkan, artinya gubernur itu tidak mau di-challenge. Padahal, seorang pemimpin harus terbuka terhadap input dan kritik,” katanya.

Ia menyebut, jika kepala daerah tidak bersedia berdebat, hal tersebut dapat diartikan sebagai kurangnya keterbukaan terhadap masukan publik.

“Artinya gubernur itu bisa dianggap tuli dan buta terhadap masyarakatnya. Kalau ingin mendapatkan input, kritik, dan otokritik, seharusnya terbuka melayani debat di mana pun,” ujarnya.

Ia menilai debat terbuka dapat menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung kritik mahasiswa, khususnya terkait kebijakan pendidikan dan berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur.

“Kalau tidak berani berdebat, artinya tidak terbuka terhadap problem masyarakat, termasuk persoalan di dunia pendidikan yang dialami mahasiswa,” katanya.

Herdiansyah bahkan menyebut keberanian berdebat menjadi indikator kesiapan pemimpin dalam mempertanggungjawabkan gagasan yang dibawanya.

“Kita ingin gubernur yang punya ide dan gagasan, serta berani memperdebatkan ide dan gagasannya. Kalau tidak berani berdebat, ide itu tidak pernah diuji,” pungkasnya mengakhiri. (raf)