ARUSBAWAH.CO -  Ajakan debat yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul) rupanya tak serta merta diiyakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, sebagaimana yang pernah dijanjikannya.

Saat aksi bertajuk "Satu Tahun Disiksa Rudy-Seno" yang dilangsungkan di Kantor Gubernur Kaltim pada 23 Februari 2026 lalu, Rudy Mas'ud menyatakan kesanggupannya memenuhi undangan debat dari BEM KM Unmul.

Dalam aksi itu, Rudy Mas'ud turun langsung menghadapi massa pendemo.

Saat berdialog dengan BEM KM Unmul, perwakilan BEM KM mengingatkan bahwa sejak masa kampanye Pilgub Kaltim 2024, mereka telah menantang Rudy-Seno untuk hadir dan berkampanye sekaligus berdebat secara terbuka di kampus.

Tantangan tersebut, belum mendapat respons saat itu.

Dalam aksi kali ini, kepengurusan baru BEM KM Unmul kembali melayangkan tantangan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kepada Rudy dan Seno.

Mereka meminta agar keduanya hadir di Universitas Mulawarman untuk berdebat secara intelektual dan menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang di ruang publik, mulai dari program Gratispol pendidikan yang menjadi andalan pemerintahan Rudy-Seno hingga isu politik dinasti.

"Berani atau tidak, Pak?" tanya perwakilan BEM KM Unmul saat itu.

"Kirim aja surat," jawab Rudy.

"Berani atau tidak?" tanya mahasiswa lagi.

"Sangat berani," jawab Rudy tegas.

Namun, penantian mahasiswa atas konfirmasi kehadiran Rudy Mas’ud dalam debat tersebut belum juga terjawab.

Ketika ditanya soal kehadirannya menjawab undangan debat BEM KM Unmul, Rudy menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat, melainkan fokus bekerja menjalankan program pembangunan daerah.

“Hari ini bukan waktunya kita untuk berdebat sebenarnya. Waktunya kita hari ini adalah bekerja,” ujar Rudy saat ditemui awak media, Sabtu (4/4/2026).

Ia menjelaskan, wilayah Kalimantan Timur yang luas membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan percepatan program kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimum.

Menurutnya, banyak agenda mendesak yang harus diselesaikan pemerintah daerah sebelum membahas hal lain di luar kerja-kerja teknis pemerintahan.

“Karena teritorial kita ini sangat luas. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” kata politikus Golkar ini.

Rudy menambahkan, pemerintah provinsi saat ini masih fokus pada pemenuhan standar pelayanan minimum. Ia menilai, jika energi dihabiskan untuk debat, maka pekerjaan pembangunan justru akan terhambat.

“Kita baru bicara tentang standar pelayanan minimum, belum pilihan. Nah, ini kalau kita mau berdebat, terus kerjanya kapan?” tegasnya.

Pilih Dialog daripada Debat

Meski menolak debat, Rudy menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dalam bentuk dialog. 

“Kalau ada, kalau terpaksa, ya kita berdialog, bukan berdebat. Debat itu ada waktunya, nanti kalau mau pemilu, debat kandidat,” ujarnya.

Ia juga menilai format debat kurang tepat jika dilakukan antara kepala daerah dengan mahasiswa. Menurutnya, diskusi yang lebih konstruktif dapat dilakukan melalui dialog terbuka.

“Kalau berdebat dengan anak-anak kuliah, gimana? Ya, jadi kita berdialog. Kalau berdialog itu is oke. Kalau berdebat bukan waktunya,” kata Rudy.

Ia menegaskan kepala daerah harus fokus memastikan percepatan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terealisasi.

“Ini waktunya kepala daerah untuk bekerja. Mereka mengawal bagaimana percepatan target-target yang telah disusun pemerintah provinsi melalui RPJMD itu bisa terwujud,” ucapnya.

Tak Harus Bertemu Langsung dengan Kepala Daerah

Rudy juga menyebut komunikasi mahasiswa tidak harus selalu langsung dengan gubernur. Ia membuka kemungkinan dialog melalui sekretaris daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Berdialog kan harus dengan kepala daerah, kan? Boleh dengan Ibu Sekda. Boleh nanti tergantung apa yang dibicarakan,” katanya.

Ia menambahkan, jika pembahasan berkaitan dengan teknis pemerintahan, mahasiswa dapat berkoordinasi dengan biro atau OPD yang membidangi urusan tersebut.

“Kalau bicara tentang pemerintahan, nanti dengan biro OPD. Jadi tidak mesti harus dengan kepala daerah. Kepala daerahnya mau bekerja,” ujarnya.

BEM KM Unmul: Gubernur Berani atau Tidak?

Menanggapi pernyataan Rudy Mas'ud yang menyebut “saatnya bekerja, bukan berdebat”, Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menilai debat tetap diperlukan agar pemerintah dapat menjawab kritik secara terbuka dengan data.

“Kami menantangnya berdebat. Dengan debat, kita bisa melihat apakah Pemprov punya data bantahan terhadap kritik kami,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Hiththan juga menyebut undangan debat telah dikirimkan sebelum aksi pada Februari 2026.

“Kami sudah kirimkan surat sebelum aksi 23 Februari. Bahkan kami juga berkomunikasi di kolom komentar. Tapi sampai hari ini belum ada balasan,” ungkapnya.

Selain itu, Hithan menilai debat justru merupakan bagian dari fungsi kontrol mahasiswa terhadap pemerintah.

Ia menegaskan aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan upaya kerja pemerintah.

“Itu adalah bentuk kerja mahasiswa sebagai kontrol sosial. Itu adalah bentuk kerja mahasiswa sebagai alarm peringatan kepada Pemprov,” ujarnya.

Menurutnya, debat tidak akan menghambat kinerja pemerintah. Ia bahkan menyatakan pihaknya siap memperdebatkan anggapan bahwa debat sama dengan tidak bekerja.

“Apakah berdebat sama dengan tidak bekerja? Kami siap memperdebatkan itu,” tegasnya.

Hiththan juga menegaskan pihaknya akan tetap mendorong agenda debat terbuka dengan gubernur.

Ia mempertanyakan kesediaan kepala daerah tersebut untuk memenuhi tantangan yang telah dilayangkan mahasiswa.

“Gubernur mau berdebat dengan kami atau tidak? Berani atau tidak? Bersedia atau tidak? Pasti kami akan membuat kegiatan yang kemudian berdampak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mereka jawab,” ujarnya.

Akademisi Nilai Debat Bagian Uji Gagasan

Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai debat justru menjadi ruang penting untuk menguji ide dan gagasan kepala daerah.

Menurutnya, debat bukan sekadar saling menjatuhkan, tetapi pertarungan gagasan yang konstruktif.

“Debat itu perang ide, perang gagasan. Seharusnya ide-ide itu bisa dipertengkarkan dan diuji,” ujarnya kepada Arusbawah.co, Sabtu (4/4/2026).

Ia menilai kepala daerah seharusnya terbuka terhadap tantangan debat sebagai bentuk menerima kritik masyarakat.

“Kalau ide-idenya tidak mau dipertengkarkan, artinya gubernur itu tidak mau di-challenge. Padahal, seorang pemimpin harus terbuka terhadap input dan kritik,” katanya.

Ia menyebut, jika kepala daerah tidak bersedia berdebat, hal tersebut dapat diartikan sebagai kurangnya keterbukaan terhadap masukan publik.

“Artinya gubernur itu bisa dianggap tuli dan buta terhadap masyarakatnya. Kalau ingin mendapatkan input, kritik, dan otokritik, seharusnya terbuka melayani debat di mana pun,” ujarnya.

Ia menilai debat terbuka dapat menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung kritik mahasiswa, khususnya terkait kebijakan pendidikan dan berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur.

“Kalau tidak berani berdebat, artinya tidak terbuka terhadap problem masyarakat, termasuk persoalan di dunia pendidikan yang dialami mahasiswa,” katanya.

Herdiansyah bahkan menyebut keberanian berdebat menjadi indikator kesiapan pemimpin dalam mempertanggungjawabkan gagasan yang dibawanya.

“Kita ingin gubernur yang punya ide dan gagasan, serta berani memperdebatkan ide dan gagasannya. Kalau tidak berani berdebat, ide itu tidak pernah diuji,” pungkasnya mengakhiri. (raf)