ARUSBAWAH.CO - Ajakan debat yang dilayangkan Badan Eksekutif Mahasiswa-Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul) rupanya tak serta merta diiyakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, sebagaimana yang pernah dijanjikannya.
Saat aksi bertajuk "Satu Tahun Disiksa Rudy-Seno" yang dilangsungkan di Kantor Gubernur Kaltim pada 23 Februari 2026 lalu, Rudy Mas'ud menyatakan kesanggupannya memenuhi undangan debat dari BEM KM Unmul.
Dalam aksi itu, Rudy Mas'ud turun langsung menghadapi massa pendemo.
Saat berdialog dengan BEM KM Unmul, perwakilan BEM KM mengingatkan bahwa sejak masa kampanye Pilgub Kaltim 2024, mereka telah menantang Rudy-Seno untuk hadir dan berkampanye sekaligus berdebat secara terbuka di kampus.
Tantangan tersebut, belum mendapat respons saat itu.
Dalam aksi kali ini, kepengurusan baru BEM KM Unmul kembali melayangkan tantangan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kepada Rudy dan Seno.
Mereka meminta agar keduanya hadir di Universitas Mulawarman untuk berdebat secara intelektual dan menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang di ruang publik, mulai dari program Gratispol pendidikan yang menjadi andalan pemerintahan Rudy-Seno hingga isu politik dinasti.
"Berani atau tidak, Pak?" tanya perwakilan BEM KM Unmul saat itu.
"Kirim aja surat," jawab Rudy.
"Berani atau tidak?" tanya mahasiswa lagi.
"Sangat berani," jawab Rudy tegas.
Namun, penantian mahasiswa atas konfirmasi kehadiran Rudy Mas’ud dalam debat tersebut belum juga terjawab.
Ketika ditanya soal kehadirannya menjawab undangan debat BEM KM Unmul, Rudy menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat, melainkan fokus bekerja menjalankan program pembangunan daerah.
“Hari ini bukan waktunya kita untuk berdebat sebenarnya. Waktunya kita hari ini adalah bekerja,” ujar Rudy saat ditemui awak media, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, wilayah Kalimantan Timur yang luas membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan percepatan program kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimum.
Menurutnya, banyak agenda mendesak yang harus diselesaikan pemerintah daerah sebelum membahas hal lain di luar kerja-kerja teknis pemerintahan.
“Karena teritorial kita ini sangat luas. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” kata politikus Golkar ini.
Rudy menambahkan, pemerintah provinsi saat ini masih fokus pada pemenuhan standar pelayanan minimum. Ia menilai, jika energi dihabiskan untuk debat, maka pekerjaan pembangunan justru akan terhambat.
“Kita baru bicara tentang standar pelayanan minimum, belum pilihan. Nah, ini kalau kita mau berdebat, terus kerjanya kapan?” tegasnya.
