Meski menolak debat, Rudy menyatakan tetap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa dalam bentuk dialog. 

“Kalau ada, kalau terpaksa, ya kita berdialog, bukan berdebat. Debat itu ada waktunya, nanti kalau mau pemilu, debat kandidat,” ujarnya.

Ia juga menilai format debat kurang tepat jika dilakukan antara kepala daerah dengan mahasiswa. Menurutnya, diskusi yang lebih konstruktif dapat dilakukan melalui dialog terbuka.

“Kalau berdebat dengan anak-anak kuliah, gimana? Ya, jadi kita berdialog. Kalau berdialog itu is oke. Kalau berdebat bukan waktunya,” kata Rudy.

Ia menegaskan kepala daerah harus fokus memastikan percepatan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terealisasi.

“Ini waktunya kepala daerah untuk bekerja. Mereka mengawal bagaimana percepatan target-target yang telah disusun pemerintah provinsi melalui RPJMD itu bisa terwujud,” ucapnya.

Tak Harus Bertemu Langsung dengan Kepala Daerah

Rudy juga menyebut komunikasi mahasiswa tidak harus selalu langsung dengan gubernur. Ia membuka kemungkinan dialog melalui sekretaris daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Berdialog kan harus dengan kepala daerah, kan? Boleh dengan Ibu Sekda. Boleh nanti tergantung apa yang dibicarakan,” katanya.

Ia menambahkan, jika pembahasan berkaitan dengan teknis pemerintahan, mahasiswa dapat berkoordinasi dengan biro atau OPD yang membidangi urusan tersebut.

“Kalau bicara tentang pemerintahan, nanti dengan biro OPD. Jadi tidak mesti harus dengan kepala daerah. Kepala daerahnya mau bekerja,” ujarnya.

BEM KM Unmul: Gubernur Berani atau Tidak?

Menanggapi pernyataan Rudy Mas'ud yang menyebut “saatnya bekerja, bukan berdebat”, Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menilai debat tetap diperlukan agar pemerintah dapat menjawab kritik secara terbuka dengan data.

“Kami menantangnya berdebat. Dengan debat, kita bisa melihat apakah Pemprov punya data bantahan terhadap kritik kami,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Hiththan juga menyebut undangan debat telah dikirimkan sebelum aksi pada Februari 2026.

“Kami sudah kirimkan surat sebelum aksi 23 Februari. Bahkan kami juga berkomunikasi di kolom komentar. Tapi sampai hari ini belum ada balasan,” ungkapnya.

Selain itu, Hithan menilai debat justru merupakan bagian dari fungsi kontrol mahasiswa terhadap pemerintah.

Ia menegaskan aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan upaya kerja pemerintah.