Arus Publik

Dispar Kaltim Bantah Publikasi Influencer Rp 1,7 Miliar Program Titipan

Klarifikasi Dispar Kaltim soal Program Influencer

Senin, 29 September 2025 21:56

MENJELASKAN - Wawancara Kepala Dinas Pariwisata provinsi kaltim Ririn Sari Dewi saat aenda bincang-bincang Pariwisata beberapa waktu lalu/Arusbawah.co

ARUSBAWAH.CODinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) membantah tudingan bahwa sejumlah influencer yang akan menjalankan program pembiayaan jasa publikasi merupakan titipan pihak tertentu.

Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan program senilai Rp1,7 miliar itu bukan titipan, melainkan bagian dari strategi lama dalam promosi desa wisata.

“Ya enggak lah. Intinya itu program kerja lama 2024, dan kebetulan ada pembiayanya untuk tahun 2025 ini, jadi kita melanjutkan. Karena kita mau meng-upgrade desa wisata, promosi desa wisata,” tegas Ririn saat dihubungi redaksi Arusbawah.co, Sabtu (27/9/2025).

Anggaran Rp1,7 Miliar Masuk Perubahan RKPD Kaltim 2025

Alokasi anggaran Rp1,7 miliar untuk jasa publikasi influencer tercatat dalam penyempurnaan rancangan akhir Perubahan RKPD Provinsi Kaltim 2025.

Besarnya nilai tersebut telah menimbulkan polemik karena dianggap fantastis untuk program berbasis kerja sama dengan influencer

Akademisi dan sejumlah LSM bahkan menyebut program ini rawan menjadi titipan.

Namun, Ririn menolak anggapan itu. 

Ia menegaskan kerja sama dengan influencer sudah berjalan sejak tahun 2024.

“Ya itu kan sebenarnya program lama 2024, dari pertama saya dilantik kan ada itu sudah. Ada kok jejak digitalku program utama aku itu satu, pengembangan desa wisata. Nah, salah satunya ya promosi kerja sama dengan influencer,” jelasnya.

Kerja Sama dengan Influencer Sudah Ada Sejak 2024

Menurut Ririn, pada 2024 Dispar sudah melibatkan media online dan influencer dalam sejumlah kegiatan promosi.

“Kalau tahun kemarin kan ada media online, ada influencer kita itu pada ngetrip bareng,” ujarnya.

Ririn meluruskan bahwa dana Rp1,7 miliar bukan untuk diberikan langsung kepada influencer dalam bentuk honor.

Anggaran tersebut mencakup banyak pos belanja, termasuk perjalanan dinas (SPPD), akomodasi, workshop, dan kebutuhan teknis lainnya.

“Itu bukan Rp 1,7 miliar dikasih honor langsung loh, bukan. Itu nanti juga ada Standar Satuan Harga (SSH) nya. Itu ada rincian-rincian kegiatannya. Ada banyak. Contohnya provinsi lain itu juga punya mitra-mitra seperti vlogger, YouTuber, selebgram, influencer itu memang eranya sekarang begitu,” jelasnya.

 

Skema Kerja Sama Lewat Agensi Resmi

Kemudian, kata Ririn, publik tidak boleh menilai seolah-olah anggaran itu hanya untuk membayar influencer secara mentah.

Ririn juga menegaskan kerja sama tidak dilakukan langsung dengan influencer, melainkan melalui agensi yang berbadan hukum.

“Penunjukan langsung (PL), tapi tetap ada agensi yang berbadan hukum,” katanya.

Ia juga menegaskan pemilihan agensi tidak serta-merta ditentukan sepihak.

“Ya, ada namanya beauty kontes gitulah. Intinya enggak serta-merta begitu,” ujarnya.

Dispar Kaltim Tegaskan Bukan Program Titipan

Kepala Dispar itu berulang kali menegaskan bahwa isu titipan influencer tidak benar.

“Program kerja lama dan kebetulan ada pembiayanya untuk tahun 2025 ini. Jadi kita melanjutkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, strategi promosi dengan influencer justru memberi jangkauan lebih luas.

“Fungsinya kan tentu informasi lebih luas, ada workshop-nya untuk peserta nanti yang tersertifikasi. Kalau namanya promosi itu, nilai pemborosannya di mana? Lihat aja di tempat lain, lebih boros lagi. Kalau tempatku kan enggak boros, orang uang semiliar kecil lah,” tambahnya.

Porsi Anggaran Masih Dinilai Wajar

Kemudian dikonfirmasi soal anggaran Rp1,7 miliar hanya sekitar 5,6 persen dari total anggaran Dispar Kaltim sebesar Rp34 miliar.

Menurutnya, porsi itu masih wajar karena program publikasi masuk dalam prioritas pengembangan desa wisata.

“Iya kan, itu satu termasuk di satu program prioritas di desa wisata itu,” katanya.

Ia juga menolak jika program ini dianggap ujug-ujug muncul tanpa perencanaan.

“Itu program lama, bukan ujuk-ujuk ada. Itu rencana awal, sudah ada kok salah satu komitmen program kerja itu pengembangan desa wisatawan dan kerja sama influencer,” tegasnya.

Menurut Ririn, yang terpenting dari program ini adalah hasilnya, bukan dari asumsi titipan.

“Intinya kita kasih kesempatan kita kerja dulu, outputnya apa? Nanti kita buktikan dengan kinerja kita. Kita butuh output-nya apa, bermanfaat enggak,” pungkasnya.

(wan)

 

 

Tag

MORE