ARUSBAWAH.CO -  Wali Kota Andi Harun buka suara terkait polemik pengalihan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga Samarinda.

Tak hanya merespons, Andi Harun juga membantah pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, serta Tim Ahli Gubernur, Sudarno, yang dinilai tidak memahami persoalan secara utuh.

Bantah Kadinkes: Dinilai Tidak Pahami Masalah Secara Menyeluruh

Menurut Andi Harun, pernyataan yang disampaikan Kadinkes Kaltim terkesan reaktif dan tidak berbasis pemahaman komprehensif.

“Saya berharap Kadinkes membaca dan memahami persoalan secara menyeluruh. Jangan reaktif, karena itu justru menunjukkan ketidakutuhan pemahaman,” tegasnya.

Polemik ini sendiri bermula dari surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang meminta pengalihan iuran BPJS untuk 49.742 warga Samarinda kembali ditanggung oleh Pemkot.

Pemkot Tak Menolak, Tapi Persoalkan Waktu Kebijakan

Andi Harun menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda tidak menolak kebijakan tersebut secara prinsip.

Namun, yang menjadi persoalan adalah waktu penyampaian kebijakan yang dinilai mendadak—yakni setelah APBD disahkan.

Hal ini dinilai berpotensi mengganggu perencanaan keuangan daerah yang sudah berjalan.