ARUSBAWAH.CO -  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlah kendaraan dinas yang belum kembali ke pemerintah paling banyak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada 12 kendaraan milik dinas tersebut yang hingga akhir 2025 masih dikuasai pihak lain.

Temuan itu tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 16.B/T/LHP/DJPKN-VI.SMD/PPD.01/05/2026 tertanggal 21 Mei 2026.

BPK: Pengamanan Barang Milik Daerah Pemprov Kaltim Belum Efektif

BPK menilai pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemprov Kaltim belum berjalan efektif.

Masih banyak kendaraan dinas yang belum berhasil ditarik, meski sudah tidak lagi digunakan oleh pejabat maupun pegawai yang berhak.

Dari hasil pemeriksaan aset tetap kategori Peralatan dan Mesin, auditor menemukan 101 kendaraan dinas berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Pemprov Kaltim baru berhasil menarik kembali 53 unit ke masing-masing perangkat daerah.

Sisanya, sebanyak 48 kendaraan, masih berada di tangan pihak lain hingga pemeriksaan selesai dilakukan.

Kondisi itu membuat pencatatan aset pemerintah belum sepenuhnya akurat.

BPK menyebut data aset tetap dalam Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPBMD) per 31 Desember 2025 belum menggambarkan kondisi riil di lapangan karena sejumlah kendaraan masih tercatat sebagai aset pemerintah, tetapi belum dikuasai kembali secara fisik.

Dari 48 kendaraan yang belum kembali itu, dinas PUPR-PERA menjadi OPD dengan jumlah terbanyak, yakni 12 unit.

Daftar kendaraan itu didominasi kendaraan operasional lama.

Di antaranya Daihatsu Hiline F70 GTL, beberapa unit Daihatsu Taft F70, F71, F72, F73, dan F74 keluaran 2001, dua unit Toyota Kijang tahun 2001, serta satu unit KIA Sportage AT tahun 2002.

Namun, ada pula kendaraan yang masih tergolong baru.

BPK mencatat satu unit Toyota Zenix tahun 2023 juga belum ditarik kembali ke pemerintah daerah.

Selain itu, terdapat satu unit Toyota Land Cruiser tahun 2002 bernomor polisi KT 89 yang masih dikuasai seorang pensiunan berinisial A.D.B.

Dalam LHP BPK, seluruh kendaraan itu berstatus "belum ditarik ke SKPD".

Masuknya Toyota Zenix produksi 2023 ke dalam daftar temuan menjadi perhatian tersendiri.

Berbeda dengan kendaraan lain yang sebagian besar telah berusia lebih dari 20 tahun, mobil Toyota Zenix 2023 relatif baru tetapi juga belum kembali ke penguasaan pemerintah.