ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat satu capaian yang jarang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun anggaran 2025, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kaltim turun hingga di bawah Rp 1 triliun.

Angkanya berada di kisaran Rp 680 miliar, terendah sepanjang sejarah APBD Kaltim.

SiLPA Turun, Pola Belanja Pemerintah Disebut Berubah

Bagi sebagian orang, SILPA sering dipahami sebagai uang sisa.

Namun di balik angka itu, ada cerita tentang seberapa cepat dan rapi pemerintah bekerja mengeksekusi program.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai penyusutan drastis SILPA ini sebagai sinyal kuat bahwa pola belanja pemerintah mulai berubah.

“Dulu SILPA kita bisa Rp 5 sampai Rp 7 triliun. Sekarang tinggal ratusan miliar. Itu menunjukkan program benar-benar jalan,” ujar Seno Aji di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/1/2025).

SiLPA Jumbo Jadi Sorotan Bertahun-tahun

Jika ditarik ke belakang, SiLPA jumbo selama bertahun-tahun kerap memunculkan kritik.

Anggaran besar disahkan, tapi realisasinya tersendat.

Proyek molor, lelang lambat, dan belanja menumpuk di akhir tahun.

Akibatnya, uang publik mengendap di kas daerah, sementara kebutuhan masyarakat berjalan pelan.

Tahun 2025 Jadi Titik Balik Pengelolaan Anggaran

Tahun 2025 menjadi titik balik.

Kata Seno, rendahnya SiLPA bukan karena anggaran dipangkas, melainkan karena belanja lebih presisi.

Program yang direncanakan benar-benar dieksekusi, bukan sekadar dicatat di atas kertas.

Faktor Teknis Tetap Menyumbang SiLPA

Meski begitu, Seno menegaskan SILPA tidak mungkin nol.

Ada faktor teknis yang tidak bisa dihindari, terutama dari proses pengadaan barang dan jasa.

Selisih antara pagu anggaran dan hasil lelang menjadi penyumbang utama sisa dana.

“Contohnya, kita anggarkan Rp 2 miliar, tapi lelangnya selesai di Rp 1,9 miliar. Selisih Rp 100 juta itu otomatis masuk SILPA. Itu hal normal,” jelasnya.

Skala SiLPA Kini Lebih Terkendali

Namun yang membedakan 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah skalanya.

Kata dia, Jika dulu selisih kecil itu terakumulasi menjadi triliunan rupiah, kini jumlahnya jauh lebih terkendali.

Artinya, kebocoran waktu dan keterlambatan eksekusi mulai dipersempit.

Pemprov Kaltim Percepat Lelang untuk Tekan SiLPA 2026

Untuk mencegah SILPA kembali membengkak pada 2026, Pemprov Kaltim mengambil langkah yang cukup berani yakni mempercepat proses lelang sejak awal tahun.

Biasanya, lelang baru ramai di pertengahan atau bahkan menjelang akhir tahun anggaran.

“Kami tidak mau lagi pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Karena itu, lelang sudah didorong mulai Januari,” kata Seno.

Pengawasan Ketat Hingga Level Pimpinan

Kebijakan ini tidak hanya menyasar satu atau dua dinas, tetapi berlaku menyeluruh.

Biro Administrasi dan Pembangunan diminta memastikan semua perangkat daerah siap lebih awal, mulai dari dokumen hingga perencanaan teknis.

Di level pimpinan, pengawasan juga diperketat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud rutin menggelar rapat evaluasi mingguan.

Dalam forum itu, progres program dan serapan anggaran dibedah satu per satu.

Proyeksi SiLPA Dibaca Lebih Awal

Pendekatan itu membuat pemerintah tidak perlu menunggu akhir tahun untuk mengetahui masalah.

Sejak pertengahan semester, proyeksi SILPA sudah bisa terlihat, sehingga langkah korektif bisa segera diambil.

“Pak Gubernur ingin semua terbaca lebih cepat. Jangan nunggu Desember baru tahu ada sisa besar,” demikian Seno.

(wan)