Kepada Kementerian HAM, Misran mengaku haknya untuk memperoleh proses peradilan yang adil telah dilanggar.
Ia meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum sebagai masyarakat adat sekaligus pembela lingkungan.
Perjalanan berlanjut ke Komnas HAM pada Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan dengan Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P. Siagian, Misran menyampaikan sejumlah pengalaman selama menjalani proses hukum.
Ia mengaku pernah ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam selama enam hari tanpa penjelasan yang dianggap memadai serta tidak diizinkan bertemu keluarganya.
Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pengaduan yang kini diminta untuk ditindaklanjuti Komnas HAM.
Bagi Misran, perkara pidana yang menimpanya tidak bisa dipisahkan dari konflik yang lebih besar, yakni penolakan warga terhadap aktivitas angkutan batu bara di jalan umum Muara Kate dan Batu Kajang yang menurut mereka telah mengganggu keselamatan, merusak lingkungan, dan menghilangkan rasa aman masyarakat.
- Diseminasi Putusan Misran Toni: Divonis Bebas, Pelaku Penyerangan Posko Muara Kate Masih Misterius
- Harta Kekayaan Yohanes Bonar Adiguna dan Deky Jonathan Sasiang, Dua Eks Polisi Kasus Narkoba di Kaltim: Ada yang Tembus Rp1 Miliar
- Unmul dan BRWA Bahas Perlindungan Masyarakat Adat, Singgung Tata Ruang dan Tambang
Membawa Suara Muara Kate ke Aksi Kamisan
Pada Kamis (25/6/2026), Misran memilih berdiri bersama peserta Aksi Kamisan di depan Istana Negara.
Di tengah aksi yang selama ini dikenal sebagai ruang perjuangan korban pelanggaran HAM, Misran bersama sejumlah warga Muara Kate dan Batu Kajang menyampaikan kisah mereka kepada publik.
Tag
