Pada 6 Februari 2024, Ismail Thomas divonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta, subsider tiga bulan kurungan, oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

4. Cristianus Benny

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Christianus Benny juga pernah tersangkut kasus hukum. 

Ini terkait dengan dugaan korupsi terkait pemalsuan dokumen perjanjian pertambangan di PT Sendawar Jaya (kasus yang sama menjerat Ismail Thomas). 

Dalam perjalanan kasusnya, pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Christianus Benny dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta, dengan subsider tiga bulan kurungan. Vonis tersebut keluar pada 11 Januari 2024 dalam perkara nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst.

Lalu, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan tersebut pada 19 Maret 2024.

Christianus Benny lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Keputusan kasasi yang dibacakan pada 4 Juli 2024 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Christianus Benny terbukti melakukan perbuatan tersebut, tetapi perbuatan itu tidak termasuk tindak pidana. Dengan demikian, majelis membebaskan Christianus Benny dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan pembebasannya dari tahanan. Hak dan martabatnya juga dipulihkan.

Pengadilan juga membebankan biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500 kepada terdakwa.

5. Dody Rondonuwu

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim Dody Rondonuwu pernah tersangkut kasus hukum.

Yakni, soal korupsi dana asuransi 25 orang anggota DPRD Kota Bontang periode 2000-2004 saat dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bontang.

6. Rahmat Fadjar

KPK menetapkan dan menahan Rahmat Fadjar, Kepala Satuan Kerja BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan jalan tahun 2023. 

Penahanan dan penetapan tersangka ini dilakukan KPK, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap tersebut. 

7. Abdul Gafur Masud 

Abdul Gafur Mas'ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 12 Januari 2022, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.

Ia ditangkap bersama 10 orang lainnya, termasuk beberapa aparatur sipil negara dan pihak swasta, terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp1 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi Abdul Gafur di Jakarta .