Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim. Namun, massa mengaku kecewa dengan penyambutan yang dinilai tidak ramah, ditandai dengan pemasangan kawat berduri berlapis di area kantor gubernur.

“Kami datang sebagai rakyat yang ingin meminta pertanggungjawaban pemimpinnya, tapi justru disambut dengan kawat berduri. Itu melambangkan penolakan terhadap rakyat,” tegasnya.

Meski demikian, Lukman memastikan kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat massa. Ia menegaskan, ribuan peserta aksi tetap bertahan demi menyuarakan tuntutan perubahan di Kalimantan Timur.

Adapun tuntutan utama yang disuarakan meliputi penolakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), evaluasi total kebijakan gubernur yang dinilai tidak pro-rakyat, serta desakan kepada DPRD untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah provinsi.

Aliansi juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah, seperti dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan, pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, hingga pengalihan subsidi BPJS oleh Pemprov Kaltim bagi sekitar 49 ribu warga.

“Yang paling menyakitkan bagi kami adalah penghapusan subsidi BPJS. Itu bukan angka kecil dan sangat berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam orasinya, massa bahkan mendesak Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah kehilangan legitimasi dari rakyat.

Hingga sore hari, massa tetap bertahan dan berharap gubernur bersedia menemui mereka secara langsung. Namun, hingga aksi berlangsung, pertemuan tersebut tak kunjung terjadi.

“Kami akan terus mengawal pakta integritas yang sudah disepakati bersama DPRD, dan memastikan perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini,” pungkasnya. (raf)