ARUSBAWAH.CO - Aksi unjuk rasa Selasa, 21 April yang berlangsung di Kalimantan Timur diikuti oleh setidaknya 1.000 pendemo.
Demonstrasi digelar di dua lokasi, yakni Gedung DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada.
Sekitar pukul 11.00 WITA, massa aksi yang terdiri dari aliansi masyarakat dan mahasiswa mulai berdatangan ke Gedung DPRD Kaltim dari titik kumpul di Islamic Center.
Menjelang pukul 12.00 WITA, sejumlah anggota dewan menemui massa dengan menaiki truk komando, di antaranya Ekti Imanuel, Apansyah, Sabaruddin Pancarelle, Agus Suwandi, Subandi, dan Agus Aras.
Perwakilan massa kemudian menyampaikan tuntutan secara langsung di hadapan para legislator.
Namun, ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, tidak tampak berada di lokasi.
Pantauan di lapangan, dokumen pakta integritas yang dibawa dan disusun oleh Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur itu memuat tiga tuntutan.
1. Siap bertanggung jawab secara politik dan moral kepada rakyat Kalimantan Timur
2. Siap menjalankan seluruh poin tuntutan yang termaktub dalam dokumen ini
3. Siap menerima konsekuensi dan tekanan publik yang lebih masif apabila tidak melaksanakan komitmen ini.
"Kondisi tata kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan berbagai persoalan serius dan memprihatinkan. Berdasarkan fungsi konstitusionalnya, DPRD Kalimantan Timur memiliki kewenangan pengawasan, termasuk melalui penggunaan hak angket," ujar perwakilan aksi lewat megafon dari truk komando.
Dalam pertemuan tersebut, disepakati penandatanganan pakta integritas oleh unsur pimpinan DPRD dan perwakilan tujuh fraksi.
Dari unsur pimpinan, dokumen ditandatangani oleh Ekti Imanuel dan Yenni Eviliana. Sementara dari fraksi, masing-masing diwakili Gerindra (Agus Suwandi), PDIP (Didik Agung), PPP-Demokrat (Agus Aras), PAN-NasDem (Sigit Wibowo), PKS (Firnadi Ikhsan), PKB (Damayanti), dan Golkar (M. Husni Fahruddin).
Sekitar pukul 12.20 WITA, massa mulai membubarkan diri dari kawasan DPRD dan kembali ke Islamic Center untuk melanjutkan aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Aksi berlanjut pada pukul 14.20 WITA di depan Kantor Gubernur, diawali oleh kehadiran aliansi masyarakat yang kemudian disusul kelompok mahasiswa.
Pantauan di lapangan, aparat telah memasang gulungan kawat berduri di sepanjang kawasan kantor gubernur sebagai upaya pengamanan. Namun, sekitar pukul 15.00 WITA, kawat berduri tersebut dirobohkan oleh massa aksi.
Massa juga sempat membentangkan spanduk raksasa bertuliskan #KaltimDaruratKKN yang ditujukan sebagai pesan untuk Presiden Prabowo.
Sayangnya, hingga aksi berakhir sekitar pukul 17.30 WITA, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tidak menemui massa.
Ia hanya terlihat sempat memantau jalannya aksi dari jendela ruang kerjanya. Massa pun mulai membubarkan diri secara perlahan.
Namun situasi kembali memanas. Sekitar pukul 18.00 WITA, terjadi bentrokan antara massa dan aparat kepolisian.
Diawali aksi pelemparan dari massa, aparat kemudian berupaya membubarkan massa yang tersisa secara paksa menggunakan semprotan water cannon dan bergerak langsung mengamankan situasi.
Ketegangan berlangsung hingga akhirnya pada pukul 21.30 WITA, seluruh massa benar-benar meninggalkan lokasi.
Koordinator lapangan dari Aliansi Rakyat Kaltim sekaligus humas aksi, Lukman Hakim, menyebut demonstrasi yang diawali di Kantor DPRD Kaltim menghasilkan kesepakatan penting.
“Di DPRD tadi seluruh fraksi dan anggota dewan keluar menemui kami, lalu menandatangani pakta integritas yang sudah kami siapkan,” ujar Lukman di sela aksi, Selasa (21/4/2026).
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Gubernur Kaltim. Namun, massa mengaku kecewa dengan penyambutan yang dinilai tidak ramah, ditandai dengan pemasangan kawat berduri berlapis di area kantor gubernur.
“Kami datang sebagai rakyat yang ingin meminta pertanggungjawaban pemimpinnya, tapi justru disambut dengan kawat berduri. Itu melambangkan penolakan terhadap rakyat,” tegasnya.
Meski demikian, Lukman memastikan kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat massa. Ia menegaskan, ribuan peserta aksi tetap bertahan demi menyuarakan tuntutan perubahan di Kalimantan Timur.
Adapun tuntutan utama yang disuarakan meliputi penolakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), evaluasi total kebijakan gubernur yang dinilai tidak pro-rakyat, serta desakan kepada DPRD untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah provinsi.
Aliansi juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap bermasalah, seperti dugaan nepotisme dalam penempatan jabatan, pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan Rp25 miliar, hingga pengalihan subsidi BPJS oleh Pemprov Kaltim bagi sekitar 49 ribu warga.
“Yang paling menyakitkan bagi kami adalah penghapusan subsidi BPJS. Itu bukan angka kecil dan sangat berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam orasinya, massa bahkan mendesak Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, untuk mundur dari jabatannya karena dinilai telah kehilangan legitimasi dari rakyat.
Hingga sore hari, massa tetap bertahan dan berharap gubernur bersedia menemui mereka secara langsung. Namun, hingga aksi berlangsung, pertemuan tersebut tak kunjung terjadi.
“Kami akan terus mengawal pakta integritas yang sudah disepakati bersama DPRD, dan memastikan perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini,” pungkasnya. (raf)
