Meski pengakuan MHA terus bertambah, tantangan seperti kurangnya data dan konflik batas wilayah masih menjadi hambatan.

“Perlunya regulasi yang lebih jelas dan kebijakan yang proaktif untuk mendukung MHA sangat mendesak. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi, LSM, serta pendampingan hukum akan memperkuat posisi mereka,” jelas Puguh.

Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi komunitas adat juga menjadi fokus utama.

Program-program kewirausahaan dan akses pasar diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan MHA.

“Masyarakat hukum adat adalah aset berharga. Kami berkomitmen memastikan mereka memiliki ruang dan kesempatan untuk berkembang,” tegasnya.

Melalui sinergi berbagai pihak, pemerintah berharap pengakuan dan perlindungan MHA di Kaltim dapat menjadi model bagi provinsi lainnya. (adv)