Karena UKT mereka sebesar Rp15 juta, maka Rp5 juta dibayar secara mandiri.

“Kami kuliah dengan sungguh-sungguh, membagi waktu antara bekerja dan kuliah. offline sebulan sekali di kampus. kami bertujuh alhamdulillah IPK kami bagus semua,” tulis Ade.

Surat Pembatalan Beasiswa Diterima Januari 2026

Namun, setelah menjalani satu semester kuliah dan tinggal dua minggu lagi menuju pembayaran UKT semester dua, Ade menerima email surat oleh ITK soal pembatalan pada 15 Januari 2026.

Surat bernomor 1072/IT10.B/KM.02/2026 itu menyampaikan pemberitahuan terkait Program Pendidikan Gratispol.

Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025, program studi yang memenuhi kriteria Gratispol tidak termasuk kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, atau kelas sejenisnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar pada 8 Januari 2026, mahasiswa kelas reguler ditetapkan sebagai penerima bantuan, sementara mahasiswa kelas eksekutif dibatalkan statusnya sebagai calon penerima pada semester gasal 2025/2026 dan wajib membayar biaya kuliah setiap semester.

Keberatan Disampaikan ke Kampus

Keputusan itu membuat Ade terpukul dan mempertanyakan alasan pembatalan yang baru dirapatkan pada Januari 2026, padahal dirinya telah dinyatakan lolos sejak September 2025 dan sudah mengisi surat perjanjian sebagai penerima beasiswa.

Atas surat itu, Ade kemudian menyampaikan keberatan kepada pihak kampus.

Ia mempertanyakan mengapa pembatalan baru disampaikan setelah satu semester berjalan dan mengapa sejak awal tidak dijelaskan bahwa kelas eksekutif tidak bisa menerima beasiswa.

Pihak ITK menjawab bahwa Pemprov Kaltim memutuskan kelas eksekutif tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Gratispol.

Akibat pembatalan itu, Ade merasa terpukul dan terdampak.

Ia mengaku sudah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Kaltim dan tim penyelenggara Gratispol, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban.

Di kelas eksekutif terdapat 15 mahasiswa, namun hanya tujuh orang yang mendaftar karena program ini sangat mereka butuhkan.

Menurutnya, masuk kelas eksekutif bukan berarti mereka berasal dari keluarga mampu, melainkan karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus membayar biaya kuliah tambahan.

“Kami tidak meminta perlakuan khusus. kami hanya memohon keadilan dan kepastian hak,” tutupnya.

Hingga berita ini ditulis, tim redaksi sedang lakukan upaya kepada pihak-pihak terkait. (wan)