ARUSBAWAH.CO - Unggahan akun mengatasnamakan mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Ade Rahayu Putri Jaya, beredar dan viral di media sosial.
Dalam unggahan Instagram pribadi @aderahayu277 tersebut, menjelaskan soal curahan keberatannya terkait pembatalan Beasiswa Gratispol yang ia alami bersama beberapa mahasiswa lain.
“Izinkan saya mengajukan keberatan atas apa yang kalian lakukan terhadap kami,” tulis Ade dalam slide pertama unggahannya.
Mahasiswi S2 ITK Kelas Eksekutif Dinyatakan Lolos Sejak 2025
Ade, dari penjelasannya di unggahan merupakan mahasiswi program magister (S2) ITK kelas eksekutif.
Ia menjelaskan sejak tahun 2025 dirinya telah dinyatakan lolos sebagai penerima Beasiswa Gratispol Pendidikan.
Program Gratispol merupakan program besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji untuk memberikan pendidikan gratis bagi mahasiswa asal Kaltim.
Berdasarkan informasi resmi yang diterimanya, Ade dan rekan-rekannya telah menjalani satu semester perkuliahan sebagai penerima beasiswa.
Bahkan sejak awal disampaikan bahwa biaya kuliah yang telah dikeluarkan mahasiswa akan diganti.
Status Beasiswa Dibatalkan Setelah Satu Semester Berjalan
Namun, setelah satu semester berjalan, Ade justru menerima kabar yang tidak baik yaitu status penerima beasiswanya dibatalkan.
“Setelah satu semester berjalan, kami justru diberitahu bahwa status kami digagalkan,” tulisnya.
Ia menyebut bahwa para mahasiswa sudah terlanjur memberi tahu orang tua, menyusun rencana pendidikan, dan banyak di antara mereka merupakan mahasiswa kelas eksekutif yang harus bekerja sambil kuliah demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Secara pribadi, saya juga ingin menyampaikan bahwa saya yatim, dan pendidikan ini adalah harapan besar bagi masa depan saya,” ungkapnya.
Tiga Pertanyaan Mahasiswa untuk Penyelenggara Gratispol
Dalam unggahannya, Ade juga menyampaikan tiga pertanyaan utama yang ia tujukan kepada pihak penyelenggara Gratispol.
Pertama, mengapa pembatalan baru disampaikan setelah mahasiswa menjalani satu semester?
Kedua, mengapa proses verifikasi dan cross-check tidak diselesaikan sejak awal sebelum mahasiswa dinyatakan lolos?
Ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas biaya dan kerugian yang telah dikeluarkan mahasiswa berdasarkan status kelulusan tersebut?
Ade menegaskan bahwa mereka tidak meminta perlakuan khusus.
Mereka hanya memohon keadilan dan kepastian hak karena telah mengikuti seluruh prosedur dan dinyatakan lolos secara resmi.
Jika terjadi kesalahan administrasi, menurutnya sangat tidak adil jika dampaknya dibebankan kepada mahasiswa.
Bukti Percakapan dengan Admin Gratispol
Dalam unggahan yang sama, Ade juga memperlihatkan sejumlah bukti.
Salah satunya adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp dengan Admin Gratispol.
Dalam percakapan itu, Ade sempat menanyakan apakah program Gratispol hanya diperuntukkan bagi kelas reguler atau juga bisa diikuti mahasiswa kelas pekerja.
“Apakah program itu khusus reguler atau yang kelas pekerja juga bisa?” tanya Ade.
Admin Gratispol menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan tergantung kebijakan kampus.
“Boleh saja tergantung kampusnya, adakah kelas malam?” jawab admin.
Pengumuman Resmi ITK dan Kelulusan di Website Gratispol
Selain itu, Ade juga mengunggah pengumuman resmi ITK bernomor 682/IT10/KM.02/2025 yang menyebutkan bahwa mahasiswa eksekutif dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.
Berdasarkan pengumuman itu, Ade kemudian mendaftar melalui website Gratispol dan pada 30 September 2025 dinyatakan lulus.
“Selamat, pendaftaran atas nama Ade Rahayu Putri Jaya pada Institut Teknologi Kalimantan telah diterima,” demikian isi pengumuman yang diterimanya.
Namanya juga tercantum dalam pengumuman resmi penerima Gratispol tahap 2 untuk mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2025 yang diumumkan di website dan akun Instagram Gratispol.
Mendapat kabar bahagia itu, Ade langsung memberi tahu ibunya melalui pesan WhatsApp.
“Alhamdulillah berarti doa saya diterima. aku sembahyang, aku memang minta tadi malam. semoga berkah, sukses dunia akhirat,” tulis sang ibu.
Jalani Kuliah, Bayar UKT, dan Dapat IPK Baik
Ade kemudian menjelaskan bahwa perkuliahan pun berjalan selama satu semester.
Di awal, mahasiswa memang membayar biaya kuliah secara penuh.
Sesuai informasi yang mereka ketahui, biaya sebesar Rp10 juta akan diganti dan ditanggung oleh Gratispol.
Karena UKT mereka sebesar Rp15 juta, maka Rp5 juta dibayar secara mandiri.
“Kami kuliah dengan sungguh-sungguh, membagi waktu antara bekerja dan kuliah. offline sebulan sekali di kampus. kami bertujuh alhamdulillah IPK kami bagus semua,” tulis Ade.
Surat Pembatalan Beasiswa Diterima Januari 2026
Namun, setelah menjalani satu semester kuliah dan tinggal dua minggu lagi menuju pembayaran UKT semester dua, Ade menerima email surat oleh ITK soal pembatalan pada 15 Januari 2026.
Surat bernomor 1072/IT10.B/KM.02/2026 itu menyampaikan pemberitahuan terkait Program Pendidikan Gratispol.
Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025, program studi yang memenuhi kriteria Gratispol tidak termasuk kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, atau kelas sejenisnya.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang digelar pada 8 Januari 2026, mahasiswa kelas reguler ditetapkan sebagai penerima bantuan, sementara mahasiswa kelas eksekutif dibatalkan statusnya sebagai calon penerima pada semester gasal 2025/2026 dan wajib membayar biaya kuliah setiap semester.
Keberatan Disampaikan ke Kampus
Keputusan itu membuat Ade terpukul dan mempertanyakan alasan pembatalan yang baru dirapatkan pada Januari 2026, padahal dirinya telah dinyatakan lolos sejak September 2025 dan sudah mengisi surat perjanjian sebagai penerima beasiswa.
Atas surat itu, Ade kemudian menyampaikan keberatan kepada pihak kampus.
Ia mempertanyakan mengapa pembatalan baru disampaikan setelah satu semester berjalan dan mengapa sejak awal tidak dijelaskan bahwa kelas eksekutif tidak bisa menerima beasiswa.
Pihak ITK menjawab bahwa Pemprov Kaltim memutuskan kelas eksekutif tidak dapat ditetapkan sebagai penerima Gratispol.
Akibat pembatalan itu, Ade merasa terpukul dan terdampak.
Ia mengaku sudah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Kaltim dan tim penyelenggara Gratispol, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban.
Di kelas eksekutif terdapat 15 mahasiswa, namun hanya tujuh orang yang mendaftar karena program ini sangat mereka butuhkan.
Menurutnya, masuk kelas eksekutif bukan berarti mereka berasal dari keluarga mampu, melainkan karena harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus membayar biaya kuliah tambahan.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. kami hanya memohon keadilan dan kepastian hak,” tutupnya.
Hingga berita ini ditulis, tim redaksi sedang lakukan upaya kepada pihak-pihak terkait. (wan)
