Tak ada kejelasan soal status lahan warga inilah yang membuat Yusuf Ibrahim dan para tokoh-tokoh warga di Pemaluan terus lakukan aksi demo.

Apalagi, mereka dengar, di kawasan Pemaluan itu nantinya akan diplot untuk perluasan IKN.

"Ya untuk perluasan IKN, termasuk tol," ucap Yusuf Ibrahim.

Dari keterangan Yusuf, dalam rentetan aksi demo mereka, memang dari pemerintah sudah pernah menawarkan solusi untuk penggantian lahan warga itu. Tetapi, jumlah dan polanya mereka tidak setujui.

Yusuf menilai, yang ditawarkan pemerintah itu adalah santunan, bukan lagi ganti rugi.

"Kemarin sebelum kami aksi, mereka (Satgas IKN) mau kasih tali asih. Namanya santunan," ucapnya.

Santunan itu, diberikan sesuai dengan tanam tumbuh di lahan tersebut.

"Lahannya tidak dihargai. Yang dihargai cuma keringat hasil tanam tumbuhnya. Nominalnya bervariasi. Misalnya untuk sawit, per pohon dihargai Rp 1,2 juta per pohon. Itu sangat kecil. Kan ini santunan. Yang namanya santunan ya begitu. Bukan ganti rugi, tapi ganti buntung," ujarnya.

"Ini yang ditolak warga, yang membuat kami demo," katanya lagi.

Beberapa pertemuan pun kemudian berlangsung usai aksi-aksi demo yang mereka lakukan.

"Usai aksi yang keempat, ada pertemuan rapat di Titik 0. dihadiri PJ Gubernur dan lainnya. Di situ, ditawarkan PDSK (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan), itu juga santunan. Kami tidak terima, kami demo lagi," ujarnya.

Terakhir, demo yang mereka lakukan terjadi pada 18 September 2024 lalu. Dari sana, muncul lagi opsi solusi dari Otorita IKN.