ARUSBAWAH.CO – Sebanyak 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Samarinda dihentikan sementara operasionalnya.

Kebijakan ini diambil menyusul persoalan pengelolaan limbah cair dapur yang belum memenuhi standar lingkungan, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pemberhentian sementara tersebut merujuk pada surat resmi dari Badan Gizi Nasional Nomor 1204/D.TWS/3/2026 tertanggal 31 Maret 2026 tentang Pemberhentian Operasional Sementara.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sejumlah SPPG belum memiliki IPAL sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pengelolaan Limbah Jadi Syarat Utama Operasional

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Suwarso, menegaskan bahwa pengelolaan limbah merupakan persyaratan dasar sebelum dapur SPPG beroperasi.

Limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas dapur harus diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu sebelum dialirkan ke drainase terbuka.

Menurutnya, persoalan utama pada SPPG yang dihentikan sementara adalah belum optimalnya sistem IPAL.

Padahal, sejak awal operasional, setiap dapur diwajibkan mengelola limbah rumah tangga secara benar.

“Masalahnya di IPAL. Sejak awal dipersyaratkan limbah rumah tangga dapur harus diolah dulu sebelum dialirkan. Kalau belum memenuhi baku mutu, harus dihentikan sementara sampai mekanisme pengelolaannya diperbaiki,” jelas Suwarso, Selasa (8/4/2026).

Ia menyebut, penghentian sementara bukan hanya berlaku pada SPPG, tetapi juga umum diterapkan pada usaha kuliner skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika pengelolaan limbah tidak sesuai ketentuan.

“Kalau berdampak kepada lingkungan, ya harus dilakukan suspend, ditutup dulu sampai diperbaiki mekanisme pengelolaan limbah cairnya. Kalau limbah cairnya belum memenuhi baku mutu, tidak boleh dialirkan,” tegasnya.

DLH Lakukan Pendampingan Teknis

DLH Samarinda telah menyiapkan langkah pendampingan terhadap SPPG yang terdampak.