Statement-statement Bambang Widjojanto dan Sudarno ini mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul). 

Herdiansyah Hamzah, kerap disapa Castro, Dosen Fakultas Hukum Unmul sampaikan bahwa dari sisi legal standing, ia tak heran jika Bambang atau pun Sudarno bicara demikian. 

Ini tak lepas dari adanya jejak nama kedua orang tersebut dalam struktur kepemerintahan, yakni bagian dari Tim Ahli Gubernur. 

"Pernyataan Bambang atau pun pernyataan Sudarno adalah pernyataan kepanjangan tangan kepentingan pemerintah kan? Yang mereka "dibayar" sebagai bagian dari corong pemerintah, jadi memang tak terlalu mengherankan sebenarnya," kata Castro. 

"Standing-nya Bambang, standing-nya Sudarno adalah kepentingan pemerintah secara langsung. Jadi kalau pemerintah membuat semacam orkestrasi menjelang tanggal 21, pas aksi yang rencananya akan digelar oleh masyarakat Kaltim, ya kita paham betul kalau kemudian pemerintah membuat semacam langkah-langkah untuk mengantisipasi," jelasnya lagi. 

Castro menilai, narasi-narasi yang disampaikan oleh struktur pemerintahan itu, bisa saja membuat publik berpikir bahwa pemerintah tampaknya sedang membuat narasi tandingan, atau narasi berbeda dibandingkan apa yang dibawa oleh masyarakat demo 21 April mendatang. 

"Jadi ada semacam narasi tanding yang coba dibuat dengan menggunakan corongnya, di antaranya suara Bambang dan Sudarno itu. Tidak mengherankan ya mereka memang dibayar, sebagai tim ahli ya, dibayar untuk menjadi semacam apa namanya "tukang pukulnya" pemerintah, dalam tanda petik," katanya. 

Dia lanjutkan bahwa semestinya struktur pemerintahan dalam hal ini Tim Ahli Gubernur, memberikan komentar pada kritik yang disampaikan oleh masyarakat, bukan pada soal aksi yang akan dilakukan. 

"Yang jadi problem adalah ngapain dikomentari aksi tanggal 21 April-nya. Lebih baik sebagai tim ahli, Bambang - Sudarno dan teman-teman yang lain dengan segala hormat, ya komentari substansinya. Saya pun sama, memberikan insight kepada teman-teman yang akan menggelar aksi tanggal 21, lebih baik fokus kepada isu. Fokus kepada keputusan-keputusan politik yang dianggap merugikan kepentingan rakyat Kaltim,".