ARUSBAWAH.CO - Rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur mendapat respons dari lingkaran dalam pemerintah provinsi.
Melalui akun YouTube pribadinya, Bambang Widjojanto (BW) eks pimpinan KPK yang juga merupakan Tim Penasihat Gubernur Kalimantan Timur, secara terbuka memberikan kritik terhadap gerakan yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur tersebut.
Video yang diunggah pada Sabtu (18/4/2026) tersebut menjadi sorotan karena BW secara spesifik membedah motif di balik aksi.
BW menyebut bahwa gelombang kritik yang muncul belakangan ini bukan sekadar aspirasi murni, melainkan upaya sistematis yang direncanakan untuk mengecoh publik dengan mengemas kepentingan politik tertentu di balik selubung suara rakyat.
Narasi Residu Politik dan Delegitimasi
Dalam pernyataannya, Bambang menekankan bahwa fenomena ini merupakan residu politik atau sisa-sisa persaingan dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024 yang dianggapnya belum tuntas di tingkat elit.
Ia berargumen bahwa hasil Pilgub 2024 secara demokratis telah menentukan kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sehingga gerakan yang mengarah pada upaya pemakzulan dianggap sebagai bentuk delegitimasi terhadap proses demokrasi.
"Ada upaya yang direncanakan secara sengaja untuk mengecoh. Seolah-olah ada aspirasi rakyat, tapi nyatanya hanya sisa pertarungan politik 2024 yang belum selesai," ujar Bambang dalam unggahan video tersebut.
Ia menambahkan bahwa mobilisasi massa yang diklaim mencapai ribuan orang patut dibaca secara hati-hati oleh publik agar tetap menjaga kejernihan berpikir.
Bambang juga membedakan antara kritik otentik yang berasal dari kelompok mahasiswa dengan apa yang ia sebut sebagai mobilisasi kepentingan.
Meski mengaku tetap menghormati suara kritis yang murni dari kalangan akademisi, ia menilai kelompok yang akan turun pada 21 April mendatang bukanlah kelompok yang secara keseluruhan mewakili kepentingan masyarakat luas.
Soroti Motif di Balik Isu Anggaran
Mengenai isu-isu spesifik yang diangkat oleh aliansi demonstran seperti efisiensi anggaran, pembelian mobil dinas mewah, hingga renovasi rumah jabatan Bambang menilai hal tersebut hanyalah pintu masuk atau tema yang sengaja diangkat terus-menerus untuk menciptakan keonaran.
Menurut analisisnya, fokus utama dari penggerak aksi bukanlah pada substansi kebijakan, melainkan pada penciptaan momentum politik.
Ia menduga adanya pola klasik di mana pertarungan yang kalah di bilik suara kemudian dipindahkan ke jalanan melalui kritik yang tiada henti tanpa melihat substansi yang sebenarnya terjadi di dalam pemerintahan.
"Apa yang dilakukan bukanlah substansi, tapi mereka sedang mencari dan merekatkan momentum," tegasnya dalam video berdurasi tersebut.
Lebih lanjut, Bambang menduga aksi sebesar ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktor intelektual atau konduktor yang mengatur ritme gerakan.
Ia menyebut aksi ini telah dipersiapkan secara sistematis dan terstruktur, bukan merupakan reaksi spontan atau gerakan organik dari keresahan masyarakat bawah.
Peringatan Akan Chaos Politik
Di bagian akhir pernyataannya, Bambang memperingatkan agar masyarakat Kalimantan Timur tidak dijadikan alat atau tumbal bagi ambisi politik pihak-pihak yang gagal dalam kontestasi sebelumnya.
Ia menilai dorongan untuk melakukan pemakzulan kepala daerah melalui tekanan massa berpotensi menciptakan kekacauan (chaos) politik yang berkepanjangan di Benua Etam.
Sebagai alternatif dari aksi jalanan, BW menawarkan ruang dialog.
Ia meminta semua pihak untuk meninggalkan cara-cara agitasi dan provokasi, serta mengedepankan kedewasaan berpolitik dalam menerima hasil demokrasi yang sudah berjalan.
"Kalau memang ingin perubahan, mari kita melakukan dialog. Tinggalkan provokasi dan agitasi. Kalau belum bisa menerima kekalahan, maka yang perlu diperbaiki adalah kedewasaan berpolitik," pungkasnya.
Pernyataan yang disampaikan secara mandiri oleh BW ini muncul hanya tiga hari sebelum estimasi 4.075 massa dari 44 organisasi direncanakan mengepung dua titik utama di Samarinda: Jalan Gajah Mada (Kantor Gubernur) dan Karang Paci (Kantor DPRD Kaltim). (son)
