Hanya saja, dana yang seharusnya digunakan untuk membayar kontraktor belum tersedia pada saat jatuh tempo.

"Penganggarannya sudah benar, pekerjaannya sudah selesai, cuma memang uangnya yang waktu itu mau ditransfer tidak ada," katanya.

Serapan Anggaran Masih Rendah

Selain mengevaluasi pekerjaan tahun lalu, Komisi III juga menyoroti pelaksanaan program PUPR pada 2026.

Dari paparan yang diterima, realisasi anggaran hingga pertengahan tahun masih berada di bawah 30 persen.

Meski demikian, DPRD mengaku belum terlalu mengkhawatirkan kondisi tersebut.

Menurut Arie, pemerintah daerah masih harus beberapa kali melakukan penyesuaian anggaran karena menunggu kepastian besaran dana dari pemerintah pusat.

Kondisi itu berdampak terhadap jadwal pelaksanaan proyek, termasuk proses pelelangan yang baru mulai berjalan dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita tahu memang kondisi hari ini teman-teman Pemkot, baik eksekutif maupun legislatif, bolak-balik kaitan dengan anggaran. Karena anggaran yang pasti dari pemerintah pusat itu sebenarnya berapa. Akhirnya baru mulai bergulir lelang itu bulan kemarin sama bulan ini," jelasnya.

Karena proses pengadaan baru berjalan, Arie menilai wajar apabila serapan anggaran hingga kini masih rendah.
Ia optimistis realisasi anggaran akan meningkat seiring dimulainya pelaksanaan proyek-proyek yang telah dilelang.

"Tahun ini lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sekarang kita sudah bisa melihat apa yang akan dikerjakan ke depan. Jadi nanti saat pembahasan anggaran, kita juga sudah punya gambaran," demikian Arie.

Utang Proyek Jadi Prioritas, PUPR Kuasai Lebih dari Separuh Kewajiban Pemkot Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda masih memprioritaskan penyelesaian utang proyek sebelum membuka ruang untuk pengadaan fisik baru pada 2026.

Dari total kewajiban sekitar Rp400 miliar, lebih dari separuhnya berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

Plt Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, menyebut nilai utang pekerjaan di instansinya mencapai sekitar Rp290 miliar yang berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025.

"Itu utang tahun 2025. Kalau keseluruhan sekitar Rp290 sekian, dan itu di luar utang yang lama," kata Hendra, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, nilai tersebut merupakan akumulasi pekerjaan dari sejumlah bidang di PUPR, mulai dari Cipta Karya, Bina Marga, hingga Sumber Daya Air (SDA).

Sejumlah proyek strategis juga masuk dalam daftar pekerjaan yang masih memiliki kewajiban pembayaran, seperti Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, hingga proyek Terowongan Samarinda.

"Untuk pembangunan Teras Samarinda juga ada, termasuk Pasar Pagi, dan itu masuk kategori terutang. Terowongan juga masih ada yang belum terbayar," ujarnya.

Hendra mengatakan Wali Kota Samarinda telah berkomitmen menyelesaikan seluruh utang pekerjaan tahun anggaran 2025 pada tahun 2026.