Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, mempertanyakan transparansi proses seleksi yang dinilai janggal dan tertutup.

“Ya, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa lolos? Harusnya nama-nama ini dibuka lebih awal ke publik untuk mendapat tanggapan. Kalau transparan, tak sulit dilakukan. Tapi ini tertutup sekali,” kata Buyung saat dikonfirmasi wartawan Arusbawah.co, Jumat (11/7/2025).

Menurut Buyung, Ari Askhara tidak layak dipertimbangkan secara etika untuk mengisi jabatan penting di BUMD, mengingat riwayat hukum yang pernah menjeratnya.

“Secara hukum dan etik sudah salah. Ari pernah dihukum karena kasus penyelundupan. Sekarang melamar di perusahaan yang mengelola uang rakyat. Ini ironis,” tegasnya.

Pokja 30 Pertanyakan Tim Seleksi, Sebut Ada Kandidat Job Seeker

Buyung juga menyoroti mekanisme dan integritas tim panitia seleksi.

Ia mempertanyakan siapa saja yang tergabung dalam tim seleksi, bagaimana proses penunjukannya, serta alasan keputusan hasil seleksi bersifat tidak dapat diganggu gugat.

“Publik wajib tahu siapa tim seleksi ini. Apakah mereka benar-benar independen? Atau cuma formalitas? Jangan sampai seperti panitia yang merasa punya kuasa mutlak,” lanjutnya.

Ia menambahkan, proses seleksi berlangsung tanpa partisipasi publik dan tidak memberikan ruang untuk masukan masyarakat.

“Jabatan di Perusda itu strategis. Mereka mengelola dana publik. Tapi kenapa seleksinya seperti memilih di ruang gelap?” ujar Buyung.

Ia juga menyoroti profil sejumlah kandidat yang dinilai hanya sebagai pencari kerja (job seeker), bukan profesional di bidang usaha.

“Mereka ini sudah biasa mendaftar di KPU, Bawaslu, KPI, Komisi Informasi, dan gagal. Lalu sekarang masuk ke Perusda. Ini bukan ladang cari kerja,” kritiknya.