Lebih lanjut, dalam hal bantuan keuangan (BanKeu), Sarkowi menilai secara umum serapannya sudah cukup baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa kinerja pemerintah provinsi tidak dapat diukur dari BanKeu.

"BanKeu itu kewenangannya kabupaten/kota, bukan provinsi. Tapi kami di DPRD tetap berharap BanKeu ini bisa membantu kabupaten/kota dalam perencanaan anggarannya,” ujarnya.

Ia berharap setiap kabupaten/kota dapat menyusun perencanaan anggaran yang baik.

"Harus jelas mana yang dibiayai sendiri dan mana yang diusulkan lewat BanKeu. Manajemen proyeknya juga harus berjalan dengan baik," tambahnya.

Sarkowi sampaikan agar DPRD Kaltim bisa menjalankan tugasnya secara optimal dalam mempercepat pembahasan rencana kerja, evaluasi anggaran, dan memaksimalkan serapan.

"Kita nggak mau masalah-masalah lama seperti lelang lambat terus terulang. Yang penting, serapan anggaran kita maksimal demi kepentingan masyarakat," pungkasnya. (wan)