ARUSBAWAH.CO - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan percepatan rencana kerja menjadi agenda penting DPRD Provinsi Kaltim.

Rencana kerja itu akan diselaraskan dengan program pemerintah daerah sesuai dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Menurutnya, langkah cepat harus dilakukan mengingat alokasi waktu yang tersisa di akhir tahun anggaran ini.

Sarkowi menjelaskan, kendati waktu hanya tersisa beberapa minggu di Desember, perencanaan tetap bisa dimulai untuk dilanjutkan pada Januari 2024.

“Evaluasi di Desember ini penting, kelanjutannya bisa dilakukan sampai Januari. Jadi nggak masalah kalau perencanaan program dimulai Desember,” ujarnya.

Terkait APBD, Sarkowi memaparkan bahwa saat ini dokumen APBD sedang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses verifikasi tersebut membutuhkan waktu, namun diharapkan selesai dalam tiga hingga empat hari ke depan.

"Setelah selesai dari Kemendagri, dokumen akan dikembalikan ke DPR dan pemerintah provinsi untuk pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan TAPD," jelasnya.

Proses ini penting agar catatan dari Kemendagri bisa segera ditindaklanjuti.

"Kalau clear, baru bisa dilaksanakan. Kalau nggak, anggaran kita bakal gantung terus," tegasnya.

Sarkowi menekankan pentingnya percepatan pembahasan agar program-program pemerintah tidak terhambat.

Sarkowi juga menyebutkan, OPD yang menjadi perhatian utama ialah yang memiliki alokasi anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.

“Mereka daya serapnya seringkali nggak semulus OPD dengan anggaran kecil. Yang kecil bisa serap sampai 100%, sementara yang besar masih banyak kendala,” ujarnya.

Ia mengingatkan pentingnya strategi untuk memaksimalkan daya serap anggaran dan menekan silva.

“Silpa itu ada dua jenis, positif dan negatif. Kalau negatif, artinya anggaran nggak bisa diserap. Kalau positif, anggarannya ada, tapi penawarannya lebih rendah sehingga menyisakan dana,” katanya.

Menurut Sarkowi, lelang yang lambat menjadi salah satu faktor penghambat daya serap anggaran.

“Kalau lelang lambat, sering muncul gugatan, ini akhirnya memengaruhi realisasi anggaran,” tuturnya.

Oleh karena itu, DPRD berupaya memacu agar serapan anggaran maksimal, terlebih menjelang masa pemerintahan gubernur baru.

Lebih lanjut, dalam hal bantuan keuangan (BanKeu), Sarkowi menilai secara umum serapannya sudah cukup baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa kinerja pemerintah provinsi tidak dapat diukur dari BanKeu.

"BanKeu itu kewenangannya kabupaten/kota, bukan provinsi. Tapi kami di DPRD tetap berharap BanKeu ini bisa membantu kabupaten/kota dalam perencanaan anggarannya,” ujarnya.

Ia berharap setiap kabupaten/kota dapat menyusun perencanaan anggaran yang baik.

"Harus jelas mana yang dibiayai sendiri dan mana yang diusulkan lewat BanKeu. Manajemen proyeknya juga harus berjalan dengan baik," tambahnya.

Sarkowi sampaikan agar DPRD Kaltim bisa menjalankan tugasnya secara optimal dalam mempercepat pembahasan rencana kerja, evaluasi anggaran, dan memaksimalkan serapan.

"Kita nggak mau masalah-masalah lama seperti lelang lambat terus terulang. Yang penting, serapan anggaran kita maksimal demi kepentingan masyarakat," pungkasnya. (wan)