ARUSBAWAH.CO - Anggota Komisi XII DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, mengkritik rencana pemerintah pusat yang akan memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Ia menilai kebijakan itu sangat merugikan daerah, khususnya Kaltim yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara melalui sektor sumber daya alam.
TKD 2026 Dipangkas Rp269 Triliun
Diketahui, alokasi TKD nasional pada 2025 ditetapkan sebesar Rp919 triliun.
Namun pada 2026, pemerintah hanya menyiapkan Rp650 triliun atau berkurang sekitar 29,3 persen.
Jumlah inilah yang akan dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.
Syafruddin mengaku prihatin dengan rencana tersebut.
Menurutnya, pemotongan dana bagi hasil (DBH) akan berdampak serius terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur sebenarnya agak sedikit bersedih karena terutama dana bagi hasil itu dipotong. Harusnya pemerintah pusat melihat secara objektif, mana daerah yang boleh dipotong dan mana yang tidak,” ujarnya saat ditemui redaksi Arusbawah.co, Jumat (5/9/2025).
- Porsi TKD Kaltim 2025 di Angka Rp 8,7 Triliun, Terbesar di DBH SDA Minerba - Royalti! Tahun Depan Kena Pangkas Berapa?
- Dugaan Kredit Fiktif Rp 275 Miliar Bukan Angka Kecil, Setara 50 Persen Laba Tahun Berjalan Bankaltimtara 2024
- Melacak Calon Pimpinan Perusda Kaltim, Pertarungan Tiga Besar Ada Eks Caleg hingga Dosen
