Penurunan sedalam ini berisiko memperlambat pembangunan dan perbaikan fasilitas publik.
Belanja Lainnya Ikut Terpangkas
Nasib serupa dialami Belanja Lainnya.
Pada 2025, pos ini mencapai Rp7,61 triliun, namun pada 2026 turun menjadi Rp6,37 triliun.
Selisihnya:
Rp7,61 triliun − Rp6,37 triliun = Rp1,24 triliun
Persentase penurunan:
(1,24 ÷ 7,61) × 100% = 16,3%
Belanja lainnya mencakup bantuan keuangan ke kabupaten/kota, hibah, bantuan sosial, subsidi, hingga dana tidak terduga.
Pemangkasan ini berarti ruang bantuan ke masyarakat dan daerah bawah ikut menyempit.
Satu Pos Naik, Tiga Pos Kunci Turun
Data APBD 2026 menunjukkan pola yang tegas: satu pos belanja naik, tiga pos lainnya turun drastis.
Belanja pegawai naik Rp210 miliar, sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya dipangkas triliunan rupiah.
Di tengah penyusutan anggaran akibat kebijakan pusat, pilihan ini menempatkan beban penyesuaian lebih besar pada sektor layanan dan pembangunan, bukan pada belanja aparatur.
APBD Kaltim 2026 akhirnya bukan sekadar soal angka, tetapi soal prioritas siapa yang dipertahankan, dan siapa yang harus lebih dulu berhemat.
(wan)
- APBD Kaltim 2026: Pagu Rp14,25 Triliun, Transfer dari Pusat Cuma Rp 3,1 Triliun! Tahun Lalu Rp 9,8 T
- Catahu 2025 LBH Samarinda: Ketika Ruang Hidup Warga Tergerus, dari Pasar Subuh sampai Muara Kate
- Aturan Jam 06.00–18.00 Tak Lagi Dilarang, Kapal Tongkang Bakal Bebas Melintas 24 Jam di Bawah Jembatan Samarinda
Tag
