“Ini bukan persoalan orang per orang. Ini urusan rakyat banyak. Kita harus kesampingkan perasaan subjektif dan membahas ini secara objektif,” tutupnya.

Klaim Kadinkes Kaltim

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa kebijakan redistribusi peserta BPJS tidak dilakukan secara sepihak.

Ia menyebut komunikasi dan koordinasi dengan Pemkot Samarinda telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kami sudah rapat minimal dua kali dengan dinas Samarinda sejak Januari 2026. Jadi kalau dibilang sepihak, itu tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, Jaya menyatakan kebijakan tersebut merupakan upaya menyeimbangkan beban pembiayaan antar daerah di Kalimantan Timur.

Ia mengungkapkan, selama ini Pemprov menanggung porsi peserta dari Samarinda jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Ini jelas tidak adil. Samarinda ditanggung besar sekali, sementara daerah lain jauh lebih kecil,” tegasnya.

Jaya juga menegaskan, Pemprov Kaltim tidak lepas tangan dalam kebijakan ini.

Dari total sekitar 125 ribu peserta yang dibiayai setiap tahun, sebanyak 49.742 peserta memang dikembalikan ke Pemkot Samarinda, namun sisanya tetap ditanggung oleh provinsi.

Ia menambahkan, sejak 2019 hingga 2025, Pemprov telah mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar untuk membayar iuran BPJS warga Samarinda.

“Dari 125 ribu itu, 49.742 kita serahkan ke Pemkot Samarinda. Sisanya masih tetap kita jamin. Jadi jangan dibilang provinsi lepas tangan,” tegasnya.

Selain itu, ia memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin. 

Menurutnya, sebagian peserta berpotensi dialihkan ke skema PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah pusat, sementara dalam masa transisi Pemprov tetap akan mengaktifkan kepesertaan warga yang membutuhkan layanan.

“Kalau ada yang sakit, kita aktifkan lagi. Kita tanggung. Jadi tidak ada yang ditelantarkan,” pungkasnya. (raf)