Menurutnya, pembahasan semestinya menghadirkan semua pihak terkait dalam satu forum rapat untuk berdiskusi bersama.

"Apa itu layak disebut pembahasan? Enggak dong. Itu hanya memberitahukan bahwa ia ingin mengambil langkah itu,’” ujar Andi Harun.

Waktu Tak Sinkron dengan APBN

Tak hanya itu, Andi Harun juga menyinggung waktu pelaksanaan pertemuan yang tidak sesuai dengan siklus penetapan anggaran daerah.

Ia menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan pada akhir tahun lalu.

Alhasil, pemberitahuan yang tiba-tiba di tengah tahun anggaran berjalan membuat Pemkot kesulitan melakukan penyesuaian.

“APBN itu ditetapkan November, paling lambat Desember. Sementara zoom meeting baru Februari. Jadi tidak bisa disebut pembahasan,” katanya.

Fokus pada Nasib 49.742 Warga

Ia juga meminta agar polemik tidak melebar ke berbagai isu lain yang tidak relevan.

Baginya, persoalan ini menyangkut layanan kesehatan publik yang sangat krusial.

“Saya mohon supaya kita fokus pada core masalahnya, pelayanan publik, pelayanan kesehatan pada 49.742 warga. Jangan gawangnya digeser ke sana sini,” ujarnya.

Ia juga membantah narasi yang menyebut persoalan ini sebagai hoaks atau telah melalui proses pembahasan.

Menurutnya, seluruh klaimnya memiliki rekam jejak yang jelas dan bisa diuji secara terbuka.

“Kita punya jejaknya semua. Kalau ingin membuktikan kebenaran, mari kita buka forum. Saya siap mempertanggungjawabkan semua keterangan saya,” tegasnya.

Ajak Evaluasi, Bukan Perpanjang Polemik

Meski begitu, Andi Harun tetap membuka ruang evaluasi terhadap kemungkinan adanya kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.

“Mungkin saja ada langkah yang keliru. Kalau keliru, jangan dilanjutkan. Kita evaluasi, kita introspeksi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan konflik personal, melainkan menyangkut kepentingan publik yang luas.