ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memberikan penjelasan terbuka mengenai penunjukan adiknya, Hijrah Mas’ud, ke dalam jajaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Rudy menyebut bahwa keputusan tersebut didasari oleh faktor kepercayaan pribadi dan kebutuhan untuk mengurus hal-hal yang bersifat privasi.

Dalam konferensi pers di Hotel Atlet Sempaja, Kamis (23/4/2026), Rudy mengungkapkan bahwa sang adik memiliki peran penting dalam mendampingi aktivitasnya, termasuk urusan logistik dan mandat yang tidak bisa dipercayakan kepada orang lain.

"Ada hal-hal yang sifatnya privasi. Misalkan ada logistik, ya kan, atau mandat-mandat yang tidak bisa diwakilkan. Dia bisa ada di situ dengan izin saya," kata Rudy di hadapan media.

Bandingkan dengan Relasi Presiden dan Hashim

Rudy juga membawa perbandingan dengan struktur kepemimpinan di tingkat nasional untuk memperkuat keputusannya. 

Ia mencontohkan hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebagai bentuk hak prerogatif seorang pemimpin dalam memilih orang kepercayaan.

"Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden kan? Dia percaya kalau itu memang hak prerogatif," ujarnya.

Menurut Rudy, pengangkatan anggota keluarga ke dalam tim ahli tidak menyalahi aturan selama tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Kepala Dinas secara mendadak. 

Ia menilai, sepanjang prosesnya melalui mekanisme Pemerintah Provinsi Kaltim, hal tersebut sah untuk dilakukan.

Alasan Kerja 24 Jam dan Jam Kerja ASN

Selain faktor privasi, Rudy memberikan alasan mengenai perbedaan pola kerja antara pegawainya di Pemprov dengan tim ahlinya. 

Ia menyebut bahwa ASN memiliki jam kerja yang terbatas, sementara anggota TGUPP bekerja tanpa batasan waktu dan selalu siap memberikan laporan kapan pun dibutuhkan.

"Orang Pemprov ini jam kerjanya ada batasnya. TGUPP ini tidak ada jam kerja, mereka mendampingi saya 24 jam," jelas Rudy.

Ia menambahkan bahwa peran tim ahli bukan untuk memerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan hanya mengawal percepatan kegiatan dan memberikan pertimbangan berdasarkan kajian kompetensi.

Tanggapan Soal Dinasti Politik

Menanggapi tudingan politik dinasti yang ramai dibicarakan pasca aksi demonstrasi 21 April, Rudy menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia sudah final. 

Ia berpendapat bahwa setiap warga negara, termasuk anggota keluarganya, memiliki hak asasi yang sama untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

"Hari ini kalau ada kolega atau keluarga yang dipilih melalui demokrasi, itu adalah karena sistem. Kita adalah negara demokrasi, bukan monarki," pungkasnya.

Penjelasan ini disampaikan Rudy untuk menjawab berbagai kritik dan aksi unjuk rasa terkait penempatan anggota keluarga dalam lingkaran pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. (son)